RENCANA pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayah Kota Mataram hingga kini masih menghadapi kendala utama terkait ketersediaan lahan. Di sejumlah wilayah, lokasi yang memenuhi syarat teknis dan administratif belum banyak ditemukan sehingga proses pembangunan belum dapat berjalan optimal.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, menjelaskan bahwa kelayakan lahan menjadi syarat penting dalam pendirian kantor Koperasi Merah Putih sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia mengatakan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak kelurahan yang belum memiliki lahan memenuhi standar.
“Masalah utamanya adalah ketersediaan lahan. Banyak kelurahan belum bisa menyediakan lokasi yang benar-benar sesuai persyaratan. Padahal ini menjadi dasar untuk melanjutkan pembangunan,” ujar Mirdiati.
Menurutnya, tim survei dan satgas Koperasi Merah Putih di tingkat kecamatan saat ini tengah bekerja keras untuk mencari lahan alternatif yang dapat digunakan. Ia berharap proses pencarian ini dapat segera menemukan titik terang.
“Kami berharap tim survei dan satgas bisa segera mendapatkan lahan yang memenuhi harapan. Semakin cepat lahan tersedia, semakin cepat pula pembangunan Koperasi Merah Putih dapat dilaksanakan,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Program Koperasi Merah Putih disebut Mirdiati sebagai program nasional yang memiliki dampak besar bagi pemerataan ekonomi masyarakat. Keberadaan KMP dinilai mampu memperkuat perekonomian rakyat mulai dari tingkat kelurahan.
“Program ini sangat baik untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara merata hingga tingkat kelurahan. Karena itu, hambatan seperti ini harus segera kita selesaikan bersama,” ungkap anggota dewan tiga periode ini.
Saat ini, rencana pembangunan kantor KMP di Kota Mataram disebut masih jauh dari target. Dengan keterbatasan lahan yang ada, jumlah kantor koperasi yang akan dibangun diperkirakan belum mampu mencapai target 50 koperasi yang telah dirancang sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Sebagai program nasional, KMP mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Tentu pemerintah akan berusaha memenuhi semua syarat yang diperlukan. Ini adalah program nasional yang tujuannya sangat mulia bagi masyarakat,” tegas Mirdiati.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dapat semakin diperkuat agar percepatan pembangunan KMP segera terwujud. (fit)
