Tanjung (Suara NTB) – Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di salah satu dusun di Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, diduga “disunat” oleh oknum Kepala Dusun setempat. Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebut, besaran dana yang diterima warga tidak sesuai dengan nominal idealnya.
Narasumber yang tidak ingin namanya dipublikasi, via pesan WA, Jumat, 21 November 2025 mengakui, dirinya memiliki tiga orang kepala keluarga yang tercatat menerima bansos PKH di dusun Beriri Genteng, Desa Teniga. Penerima tersebut masing-masing, Az, Ah, dan Za.
Narasumber mengungkapkan kejadian dugaan pemotongan PKH yang diterima Az. Kronologinya, ketika proses pencairan pada 13 November 2025 lalu, Az tidak dilibatkan ke kantor Pos untuk mengklaim bantuan. Kadus setempat justru membawa anak Az yang masih duduk di bangku SD. Sepulang dari Kantor Pos, Kadus kemudian menitipkan dana bantuan kepada Ayah Az melalui si anak. Jumlah sebesar Rp485 ribu.
“Katanya dia dikasih Rp500.000 tapi diambil lagi Rp15.000 untuk kadus beli bensin,” ujar informan menirukan keterangan sang anak ketika diinterogasi.
Merasa janggal, lanjut dia, Az pun menanyakan ke anaknya perihal jumlah uang seluruhnya, berikut keberadaan sisa uang dan tempatnya disimpan. Anak Az lantas menjawab bahwa hanya sejumlah tersebutlah yang diberikan oleh Kadus.
Tak puas dengan keterangan anaknya, Az kemudian mengajak salah satu saudaranya pergi ke Kantor Pos untuk menanyakan kejelasan nominal bantuan yang seharusnya didapatkan.
“Sampai di pos, Az dikasih resi pengambilan uang sejumlah Rp1.950.000,” kata narasumber.
“Keesokan harinya setelah salat Jumat, dia (Az) mengumumkan ke warga bahwa Az dapet uang Rp1.950.000 tetapi dikasih hanya Rp485.000 oleh oknum katanya,” sambungnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Az juga mencari tahu langsung kepada Kadus perihal bantuan tersebut. Namun oleh Kadus dijawab dan dibenarkan bahwa jumlah bantuan adalah Rp1.950.000. Namun sisa dana diklaim akan diberikan kepada warga lain yang tidak mampu namun tidak tercatat sebagai penerima.
“Dan ini tidak hanya sekali ditipu. Dulu juga pernah Az ini diajak ambil uang ke pos, tapi disuruh menunggu di Karang Anyar dan hanya dia sendiri oknum ini yang ke pos. Uangnya Rp900.000 (tapi) dikasih hanya Rp300.000,” jelas narasumber.
Narasumber mengaku tergerak mempublikasi persoalan ini karena keprihatinan kepada keluarganya. Sebab ia juga menduga, tidak hanya tiga orang kepala keluarga yang menjadi korban melainkan penerima lainnya dengan dalih pemerataan bantuan kepada warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial PPPA Kab Lombok Utara, Fathurrahman, S.Sos., yang dikonfirmasi menanggapi singkat. Dirinya akan menelusuri isu pemotongan PKH tersebut melalui petugas PKH. “Saya harus konfirmasi dulu ke teman-teman pendamping PKH,” kata Fathurraman via pesan WhatsApp.
Sementara, Kepala Dusun Beriri Genteng, M. Zazri, saat dikonfirmasi via telepon membantah tudingan dugaan pemotongan PKH. Sebaliknya, ia mengklaim adanya kesalahpahaman dengan warga penerima bantuan. “Itu hanya salah paham dengan warga, dan sudah kita selesaikan dengan kekeluargaan,” ujarnya.
Zazri menyambung, dirinya sudah bertemu dengan warga bahkan sudah ada titik temu. Dirinya juga mengklaim Kades Teniga, sudah mengetahui kronologi permasalahan sekaligus bertindak selaku mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Memang ada salah paham, namanya kan warga, ada pro kontra (antara yang dapat dan tidak dapat bantuan perihal pembagian bansos secara merata, red),” demikian ujar Kadus. (ari)
