Giri Menang (suarantb.com) – Rancanan APBD Lombok Barat tahun 2026 merosot hingga Rp300 Miliar lebih, dibandingkan APBD tahun2025. Penurunan drastis RAPBD ini disebabkan pemangkasan dana transfer ke Daerah (TKD) dari Pusat sebesar Rp305 Miliar.
Hal ini gambaran penyampaian penjelasan kepala daerah pada pengantar nota keuangan dan rancangan kepala daerah tentang RAPBD 2026 dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H Abubakar Abdullah, dihadiri wakil ketua dan anggota DPRD serta kalangan eksekutif, Jumat, 21 November 2025. Dari uraian Asisten III mewakili Bupati Lobar, bahwa Pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun 2026 terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar 610 miliar lebih.
Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1,38 Triliun lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp20 MiliarDengan demikian pada Rancangan APBD Tahun 2026 ini, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar 2,16 Triliun lebih.
Kemudian untuk belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun 2026 terdiri dari Belanja Operasi dianggarkan sebesar 1,62 Triliun lebih. Belanja Modal sebesar Rp159 miliar lebih. Belanja Tidak Terduga (BTT) pada RAPBD 2026 dianggarkan sebesar 30 Miliar. Dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp238 Miliar lebih.
“Dengan demikian Anggaran Belanja pada Rancangan APBD Tahun 2026. Secara keseluruhan sebesar 2 Triliun Rp55 miliar,” terangnya.
Selanjutnya pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.
Pada Rancangan APBD 2026, pembiayaan hanya dianggarkan pada Peneriman Pembiayaan Daerah sebesar Rp38 Miliar lebih. Sehingga dari uraian struktur Rancangan APBD ini, terdapat anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun, dan anggaran belanja yang dialokasikan sebesar 2,055 Triliun lebih.
Sehingga pada Rancangan APBD 2026 terjadi defisit Anggaran belanja sebesar 38 Milyar Rupiah lebih, dan defisit tersebut ditutupi dari surplus pembiayaan netto yang sebesar 38 Miliar lebih, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan menjadi 0 Rupiah atau balance.
Untuk penyampaian yang lebih rinci kata dia, akan disampaikan pada saat pembahasan selanjutnya. Pihaknya menyadari bahwa Rancangan Perda APBD ini, belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak, apalagi ditengah kondisi pengurangan pendapatan transfer pusat yang sangat signifikan di Tahun 2026.
Selanjutnya, pihaknya berharap dengan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, pembahasan-pembahasan rancangan Perda APBD ini dapat segera dilakukan, agar dapat lebih cepat disepakati, ditetapkan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.
Dikonfirmasi usai sidang tersebut, Asisten III menerangkan bahwa total RAPBD tahun 2026 mencapai 2,055 Triliun, menurun sekitar 345 miliar dibandingkan tahun ini mencapai 2,4 triliun.
Terkait kehadiran pembahasan RAPBD ini, sesuai arahan Bupati pada setiap pembahasan RAPBD terkait hal klinis dan tenis dengan Banggar, kepala OPD tidak boleh berwakil.
“Karena di sana ada pengambilan keputusan, OPD tidak boleh berwakil. Dan pak Bupati dari awal menyampaikan, bahkan itu perintah pak Bupati,” tegasnya.
Sementara itu dalam intrupsi yang disampaikan anggota DPRD Munawir Haris mengingatkan soal waktu pembahasan RAPBD sesuai mandatori per 30 November 2025 sudah selesai. “Ini sebagai pengingat kita bersama,” imbuhnya. Karena itu kepada eksekutif di tengah jadwal padat dan mepet ini, pihaknya berharap agar tidak berwakil dalam membahas RAPBD ini. Sehingga diminta OPD agar jangan dulu ada kegiatan ke luar daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD pihak pimpinan telah memahami situasi dan kondisi di tengah interval waktu yang terbatas dan limit waktu. Untuk itu pihaknya mengajak semua pihak untuk melaksanakan kewajiban untuk atas nama kepentingan daerah. Jadwal pembahasan RAPBD ini dibahas secara maraton, sehingga pihak dewan pun jelasnya siap membahas sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan penetapan APBD. (her)
