Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram memproyeksikan tahun anggaran 2026 sebagai periode yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Malik, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Hj. Istiningsih, S.Ag., dan Wakil Ketua Hj. Baiq Mirdiati. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian serta pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Dengan penurunan dana transfer, kita dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pendapatan Daerah Turun Rp278 Miliar
Rancangan APBD 2026 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026. Dalam rencana tersebut, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp1,61 triliun, turun Rp278,83 miliar dibandingkan APBD murni 2025.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menariknya, kontribusi PAD justru meningkat menjadi 40,70 persen, naik 8,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
PAD Kota Mataram pada 2026 ditargetkan Rp656,07 miliar, dengan rincian:
- Pajak Daerah: Rp311,38 miliar
- Retribusi Daerah: Rp326,33 miliar
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp12,75 miliar
- Lain-lain PAD yang Sah: Rp5,60 miliar
Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat turun drastis sebesar 25,44 persen atau setara Rp326,08 miliar, sehingga total pendapatan transfer 2026 diproyeksikan hanya Rp955,86 miliar.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak: Rp62,33 miliar (turun 66,22 persen)
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp619,87 miliar (turun 16,98 persen)
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp179,53 miliar (turun 25,64 persen), terdiri dari:
- DAK Fisik: Rp0 (turun 100 persen)
- DAK Non Fisik: Rp179,53 miliar
- Dana Insentif Fiskal: Rp0 (turun Rp15,19 miliar)
- Pendapatan transfer antar-pemerintah daerah tetap sebesar Rp94,11 miliar.
Belanja Daerah Dipangkas, Fokus pada Efisiensi
Total Belanja Daerah RAPBD 2026 sebesar Rp1,67 triliun, atau turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terjadi di hampir semua komponen belanja.
Rincian belanja daerah:
- Belanja Operasi: Rp1,47 triliun (turun 6,62 persen), meliputi:
- Belanja Pegawai: Rp774,71 miliar
- Belanja Barang dan Jasa: Rp662,46 miliar
- Belanja Hibah: Rp35,33 miliar
- Belanja Bantuan Sosial: Rp2,60 miliar
- Belanja Modal: Rp189,76 miliar (turun 48,35 persen)
- Belanja Tidak Terduga: Rp5 miliar
- Belanja Transfer: Rp2,04 miliar
Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan, seluruh sektor mengalami penurunan, termasuk urusan wajib pelayanan dasar, penunjang, kewilayahan, hingga pengawasan.
Program Prioritas Tetap Berlanjut
Meski terjadi penyesuaian anggaran, sejumlah program prioritas tetap dipertahankan, di antaranya:
- Pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan
- Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
- Peningkatan drainase dan perbaikan jalan
- Peningkatan fasilitas perkotaan dan permukiman
- Peningkatan sarana pengelolaan persampahan
- Lanjutan pembangunan Kantor Wali Kota
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat kurang mampu
- Program wajib sesuai peraturan, termasuk yang bersumber dari DBHCHT dan DAK
Defisit Rp60 Miliar Ditutup Pembiayaan
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Mataram merencanakan penerimaan pembiayaan Rp70 miliar, yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya serta penerimaan pinjaman jangka pendek RSUD. Sementara pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar dialokasikan untuk pengembalian pinjaman RSUD. Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp60 miliar, menutup defisit anggaran yang juga sebesar Rp60 miliar.
Postur RAPBD Kota Mataram 2026
- Pendapatan Daerah: Rp1,611 triliun
- Belanja Daerah: Rp1,671 triliun
- Defisit: Rp60 miliar
- Pembiayaan Netto: Rp60 miliar
Pada akhir penyampaiannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal. “Kita harus memastikan bahwa penurunan anggaran tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (fit/*)
