Mataram (Suara NTB) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, meminta seluruh sekolah di Kota Mataram untuk mengintensifkan edukasi dan literasi antikorupsi sejak dini. Langkah ini menyusul penetapan Kota Mataram sebagai kota percontohan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Selasa, 18 November 2025 lalu.
Edukasi antikorupsi tersebut menyasar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh Kota Mataram. Menurut Mohan, nilai-nilai antikorupsi sebenarnya sudah mulai diperkenalkan di lingkungan pendidikan, namun penghargaan dari KPK menjadi dorongan untuk memperkuat dan memperluas program pencegahannya.
“Edukasi dan literasi soal antikorupsi sebenarnya sudah ada. Tetapi dengan adanya penghargaan ini, kita harus lebih intensif melaksanakan program-program edukasi pencegahan tersebut,” ujar Mohan, Minggu, 23 November 2025.
Mohan menilai, pembentukan karakter sejak dini sangat penting untuk menciptakan generasi yang jujur, berintegritas, dan menjauhi tindakan melawan hukum di masa mendatang. Karena itu, Pemkot Mataram melalui Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah agar kegiatan edukasi antikorupsi dapat diakomodasi dengan baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan kurikulum antikorupsi. Ia menilai kurikulum tersebut akan membantu membentuk karakter siswa yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab.
“Pendidikan antikorupsi ini sangat penting sebagai upaya mencegah perilaku korupsi di masa depan bagi generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Yusuf menambahkan, apabila kurikulum antikorupsi telah diformalkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah wajib melaksanakannya karena merupakan program nasional. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa menurut KPK, pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal dan budaya setempat, hal yang sudah mulai diterapkan di Kota Mataram.
Sebagai langkah nyata, Dinas Pendidikan merencanakan penunjukan dua sekolah sebagai pilot project sekolah antikorupsi, yaitu SD Negeri 7 Mataram dan SMP Negeri 15 Mataram.
Program edukasi antikorupsi nantinya akan diimplementasikan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), pendidikan agama, serta penguatan kedisiplinan melalui guru Bimbingan Konseling (BK).
Selain pembelajaran di kelas, penguatan karakter juga dilakukan melalui kebijakan penyambutan siswa oleh guru di gerbang sekolah yang telah dituangkan dalam surat edaran Dinas Pendidikan.
“Tujuan kami adalah menanamkan nilai etika, moral, iman, dan takwa kepada siswa sebagai inti dari pendidikan,” pungkas Yusuf. (pan)
