Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa tengah memberikan atensi khusus terkait perbaikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di sejumlah sekolah. Pemberian atensi ini, karena Pemkab khawatir persoalan Dapodik akan berdampak terhadap rencana revitalisasi terhadap sekolah tersebut.
“Masalah Dapodik menjadi atensi kita. Kami sangat menekankan ke sejumlah operator sekolah untuk serius menyelesaikan masalah ini karena akan berimbas pada perbaikan infrastruktur pendidikan,” kata Sekretaris Dikbud, Sudarli kepada Suara NTB, pekan kemarin.
Sudarli mengaku, saat ini kondisi Dapodik masih banyak yang harus dilakukan perbaikan dan pemutakhiran data lebih lanjut. Hanya saja, kendala utama yang dihadapi saat ini yakni kurangnya tenaga operator sekolah yang menjadi penanggung jawab khusus Dapodik.
“Kondisi operator Dapodik kita sangat terbatas, dan ada juga yang belum memiliki pemahaman yang sama, sehingga perbaikan Dapodik ini menjadi kendala selama ini,” ucapnya.
Berdasarkan data jumlah tenaga operator Dapodik saat ini hanya 203 orang. Sementara jumlah yang dibutuhkan mencapai 646 orang baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Kami baru memiliki 203 tenaga operator sekolah mulai dari tingkat SD maupun SMP. Sementara kebutuhan kita mencapai 646 orang artinya kita masih kurang sebanyak 443,” ucapnya.
Meskipun jumlah tenaga operator Dapodik saat ini terbatas, tetapi pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap data tersebut secara bertahap. Bahkan upaya perbaikan terhadap Dapodik akan dimulai dari bulan Desember hingga Oktober mendatang.
“Cut off per 31 Oktober, sehingga kami akan berusaha memanfaatkan waktu yang untuk melakukan perbaikan terhadap data tersebut meski jumlah kita sangat terbatas,” sebutnya.
Tugas operator sekolah ini sangat penting seperti menyebarkan formulir pendataan Kepala Sekolah, PTK, dan peserta didik untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian, operator sekolah akan mengirim data yang sesuai dengan formulir tersebut ke server melalui aplikasi dapodik.
Ia juga menambahkan, saat ini tugas tenaga operator sekolah semakin kompleks dengan adanya penggunaan data Dapodik sebagai pedoman tunjangan guru. Selain itu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Indonesia Pintar (PIP) juga menjadi tugas operator.
“Operator sekolah saat ini menjadi pusat informasi bagi Kepala Sekolah, guru, maupun peserta didik yang bertanya soal keakuratan dapodik sehingga kami berharap kekurangan yang kami miliki saat ini bisa ditambah, ” pungkasnya.
Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke Kabupaten Sumbawa, Gubernur NTB, Dr.H.lalu Muhamad Iqbal sempat mengkritisi masalah Dapodik sebagai kendala revitalisasi sekolah.
Gubernur Iqbal memberi atensi serius terhadap masalah Dapodik yang ada di masing-masing sekolah sehingga menjadi kendala pengusulan ke Kementerian untuk program revitalisasi.
“Pemutakhiran data Dapodik ini akan saya pantau langsung dan saya beri waktu selama dua bulan sampai akhir Desember data ini sudah harus termutakhirkan,” kata Gubernur Iqbal saat kunjungannya di SMAN 1 Sumbawa, Rabu, 29 Oktober 2025.
Ia pun secara tegas akan memberikan sanksi terhadap sekolah yang telat melakukan pemutakhiran data dapodik. Bahkan bagi 10 besar yang cepat melakukan pemutakhiran dan bagus, maka pemerintah akan memberikan hadiah berupa insentif di masing-masing Kabupaten/ Kota.
“Yang paling buruk tetap akan kita berikan sanksi, dan itu sangat fair. Jadi yang berprestasi akan kita berikan hadiah dan yang tidak kita berikan sanksi. Saya minta agar informasi ini disebarkan,” ucapnya.
Selain masalah dapodik, ia pun menyoroti masalah kondisi di sejumlah sekolah karena ada beberapa kepala sekolah yang menutupi kondisi sekolahnya. Sehingga ia meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk segera melaporkan kondisi sekolahnya masing-masing secara faktual untuk diatensi.
“Upaya itu kami lakukan untuk kebaikan semua pihak termasuk para peserta didik. Karena saya tau banyak kondisi sekolah kita yang tidak memadai dan membahayakan bagi siswa yang menggunakan kelas itu,” ujarnya.
Sehingga ia meminta agar kepala sekolah untuk melaporkan kondisi sekolahnya secara faktual dan apa adanya. Iqbal pun meyakinkan, jika laporan faktual ini sudah masuk, maka ia bersama dengan Kadis Dikbud akan menjemput anggaran ke Pusat untuk program revitalisasi.
“Datanya masuk dulu yang faktual, biarkan kami dan pak Kadis yang akan berjuang untuk mendapat anggaran untuk revitalisasinya. Saya juga sudah bertemu tiga kali dengan pak Menteri untuk membahas masalah ini,” tambahnya.
Gubernur Iqbal pun meyakinkan, Menteri sudah berkomitmen untuk membantu daerah dalam merevitalisasi sekolah. Bahkan tidak hanya untuk SMA, termasuk SMP dan SD juga akan diperjuangkan di Kementerian.
“Problem utama kita di Dapodik, jadi jumlah siswa dan informasi sebagainya tidak memenuhi syarat. Sehingga banyak usulan revitalisasi kemarin yang ditolak karena tidak sesuai dengan data Dapodik,” tukasnya.
Ia pun sangat berharap kepada kepada seluruh kepala sekolah untuk memanfaatkan waktu pemutakhiran data Dapodik dalam dua bulan ini. Karena jika data tersebut tidak baik maka pengusulan anggaran ke pemerintah pusat juga akan sia-sia karena pasti akan ditolak.
“Kami tetap memperjuangkan masalah ini sehingga dalam lima tahun kedepan, kita bisa manfaatkan apa yang menjadi program prioritas pak Presiden untuk sektor pendidikan,” tukasnya. (ils)
