Selong (suarantb.com) – Terpilihnya H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Wakil Bupati Lombok Timur, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lombok Timur mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan politisi daerah. Puncak karier politiknya di partai ini menandai dimulainya fase konsolidasi internal sekaligus persiapan menghadapi perubahan signifikan sistem pemilu di masa depan. Edwin juga memastikan tidak akan terjadi Conflict of Interest selama ia menjabat.
Menjawab media di Selong, Senin (24/11/2025) kemarin, Edwin menyampaikan sejumlah agenda strategis. Langkah pertama yang akan dijalankannya adalah melaksanakan arahan DPP PAN untuk membentuk kepengurusan yang solid hingga ke tingkat paling bawah.
“Kami akan membentuk kepengurusan di tingkat DPD, DPC, dan Pengurus Ranting (DPRt), serta merekrut satu orang kader di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat basis partai hingga ke akar rumput,” ujar Edwin.
Kemungkinan Perubahan di Tubuh Partai dan DPRD
Menanggapi potensi perubahan signifikan dalam tubuh kepengurusan DPD, Edwin mengakui hal itu mungkin terjadi. “Kemungkinan pasti ada, apakah itu perubahan posisi atau pergantian pengurus. Namun, sebagai formatur tunggal, saya harus lebih banyak menyerap informasi dulu dari pengurus-pengurus sebelumnya dan Anggota Fraksi,” jelasnya.
Soal komposisi strategis di DPRD, seperti posisi Ketua Fraksi dan Wakil Ketua DPRD, Edwin menegaskan bahwa dalam dunia politik segala sesuatu mungkin terjadi. “Tentu dengan perhitungan dan pertimbangan yang baik dan akurat, agar Fraksi PAN di DPRD benar-benar optimal melaksanakan fungsi Budgeting dan Controlling,” tambahnya.
Sebagai seorang yang menjabat di posisi eksekutif (Wakil Bupati) sekaligus ketua partai, Edwin memastikan tidak akan terjadi conflict of interest ketika fraksinya harus mengawasi kebijakan pemerintah yang ia pimpin. ‘”Insyaallah tidak,” tegas Edwin.
Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan fraksi bertujuan untuk menjaga dan mengawal Visi-Misi”Lombok Timur SMART”, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Untuk Pemilu mendatang, DPD PAN Lotim menargetkan perolehan minimal enam kursi di DPRD. Namun, Edwin bersikap realistis dengan menyatakan bahwa waktu masih panjang.
“Masih terlalu jauh dari waktu pelaksanaan Pemilu, masih lima tahun lagi,” katanya.
Ia menyatakan bahwa target yang lebih presisi akan ditetapkan setelah revisi Undang-Undang Pemilu selesai. “Sehingga kami fokus dan fokus dulu untuk meraup suara sebanyak-banyaknya melalui kegiatan ‘BANTU RAKYAT’ dengan membangun infrastruktur dan jaringan yang solid dan kuat,” jelas Edwin.
Strategi jangka panjang ini tidak terlepas dari perubahan besar pada peta politik nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 2029 mengubah horizon perencanaan semua partai.
Perubahan fundamental ini menciptakan ketidakpastian, termasuk untuk sistem Pilkada ke depan, seperti yang diakui Edwin. “Lah, bicara Pilkada, masih lebih-lebih jauh lagi. Sistem Pemilu Serentak Daerah saja kita belum tahu seperti apa? Apakah masih tetap dipilih langsung ataukah dipilih DPRD?” ujarnya, menggambarkan situasi menunggu yang dialami seluruh aktor politik di tanah air.
Dengan demikian, terpilihnya Edwin Hadiwijaya menandai dimulainya fase konsolidasi dan penantian bagi PAN Lombok Timur, di tengah lanskap perpolitikan nasional yang sedang menuju format baru. (rus)
