Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa, memastikan kesiapan lahan seluas 2.000 hektare untuk ekstensifikasi tambak garam rakyat dalam mendukung program swasembada garam nasional yang ditetapkan pemerintah di wilayah Kecamatan Plampang.
“2.000 hektare itu sudah kita keluarkan dari status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan nanti akan kita arahkan menjadi kawasan sentra industri garam,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa melalui Kabid perekonomian dan Sumber Daya Alam Andi Kusmayadi, kepada Suara NTB, beberapa waktu lalu.
Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk terus mendorong agar ekstensifikasi tambak garam ini masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Sehingga produk garam lokal Sumbawa bisa menjadi salah satu penopang swasembada garam nasional nantinya.
Andi pun meyakinkan, terhadap lahan tersebut belum dibebaskan oleh pemerintah karena harus dipastikan dulu program ini masuk dalam skema PSN. Tetapi yang jelas di RTRW Sumbawa lahan tersebut sudah dikeluarkan dari LP2B dan akan dikhususkan untuk ekstensifikasi tambak garam.
“Belum ada lahan yang kita bebaskan karena itu tahap selanjutnya, kami perlu pastikan dulu garam ini masuk PSN. Jika sudah pasti baru akan kita lakukan proses lebih lanjut,’’ ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Rahmat Hidayat, menyebutkan berdasarkan hasil inventarisasi tercatat lahan tersebut didominasi milik masyarakat. Selain itu ada juga lahan LP2B sekitar 700 hektare.
“Kalau untuk lahan LP2B sudah kita lakukan komunikasi lebih lanjut dengan harapan program swasembada garam yang dicanangkan pemerintah bisa dimulai dari Sumbawa,” ucapnya.
Dayat menyebutkan, dari luas lahan yang tengah dipersiapkan tersebut yang sudah terealisasi saat ini baru sekitar 119, 8 hektare. Sementara untuk total keseluruhan lahan potensial mencapai 2.000 hektare yang tersebar di kecamatan Plampang.
‘’Jadi, saat ini yang sudah tergarap baru 118 hektare dengan potensi produksi mencapai 5. 363.00 ton yang tercatat hingga akhir tahun 2024 lalu,” jelasnya.
Terhadap lahan potensial tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mendorong kelompok untuk memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan mencari investor yang akan mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami akan terus berupaya mencari pengelola lahan potensial untuk tambak garam tersebut sehingga bisa memberikan manfaat bagi daerah,” tukasnya.
Sementara itu, Pemprov NTB terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor-sektor potensial daerah, seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan sejumlah sektor lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Dr.Ir.H. Iswandi, M.Si mengatakan, setiap sektor memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk pada skala desa.
Dalam RPJMD pemerintah daerah telah menetapkan arah pemgembangan sektor-sektor potensial melalui program unggulan Agromaritim yang fokusnya untuk membentuk eko sistem industri Agromaritim dari hulu ke hilir. Dukungan diprioritaskan untuk menguatkan swasemenda pangan serta hilirisasi dan industri pengolahan.
“Sektor-sektor potensial tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kita. Pemerintah terus memberikan dukungan, misal pada sektor pertanian, seperti mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk, hingga fasilitasi pemasaran hasil panen,” ujarnya. Langkah ini, lanjut Iswandi, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
“Masing-masing daerah, tentu memiliki potensi pada sektor yang berbeda-beda. Itu yang akan kita upayakan untuk terus dikembangkan,” ujarnya. (ils)
