Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono mengungkapkan sejumlah program strategis terpaksa dipangkas akibat keterbatasan anggaran pada tahun berjalan. Dari total usulan anggaran sebesar Rp18 miliar, hanya sekitar Rp10,9 miliar yang disetujui dalam pagu, dan Rp10,1 miliar di antaranya wajib dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional dasar.
Yoyok, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa usulan awal terdiri atas Rp13 miliar untuk kebutuhan belanja pegawai serta administrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rp5 miliar untuk program peningkatan kompetensi serta pengembangan karir pegawai. Namun realisasi anggaran jauh dari rencana.
“Hanya Rp744 juta yang dapat kami gunakan untuk kegiatan tiap bidang,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa jumlah tersebut sangat terbatas untuk menjalankan berbagai program strategis yang menjadi tugas utama BKPSDM.
Terkait pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026, BKPSDM menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, sinyal awal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan formasi ASN tahun depan kemungkinan besar dikhususkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Saat ini BKPSDM tengah merampungkan proses pemberkasan untuk 3.070 pegawai P3K. Hingga hari ini, masih ada 112 orang yang belum melengkapi dokumen kelengkapan administrasi. “Kami sudah memanggil mereka dua kali. Harapannya hari ini mereka hadir supaya proses pemberkasan bisa rampung 100 persen,” kata Yoyok.
565 Non-ASN Masih Diandalkan
BKPSDM juga mencatat terdapat 565 tenaga non-ASN yang masih bekerja di sejumlah OPD. Sebagian besar merupakan tenaga operasional seperti petugas kebersihan jalan, pekerja pembersihan gorong-gorong, dan penjaga kantor.
Posisi-posisi ini dinilai tidak bisa dikosongkan karena sifat pekerjaannya yang harus terus berjalan. Misalnya, wilayah kebersihan selalu membutuhkan pengganti apabila ada tenaga yang pensiun, berhenti, atau meninggal.
Untuk petugas keamanan kantor, kerjasama dengan pihak ketiga sempat dijajaki namun dinilai tidak efektif. Beberapa OPD melaporkan kehilangan barang dan gangguan keamanan saat menggunakan jasa penyedia eksternal.
“Karena faktor keamanan tidak terjamin, OPD akhirnya kembali merekrut tenaga keamanan dari warga sekitar area perkantoran,” jelasnya.
Keterbatasan anggaran juga berdampak langsung pada program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang menjadi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. BKPSDM semula merencanakan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan (PIM) untuk tiga jenjang pada 2024, yaitu: PIM IV: 28 peserta. PIM III: 10 peserta. PIM II: 10 peserta. Namun, rencana itu tak dapat direalisasikan. “Kami hanya bisa mengirim dua orang untuk mengikuti Diklat PIM II pada tahun ini,” ujarnya.
Untuk diklat teknis dan fungsional, OPD biasanya mengajukan peserta sesuai kebutuhan, namun pembiayaannya kini hanya mampu mengakomodasi sebagian kecil. Anggaran kontribusi kepada penyelenggara diklat yang diajukan sebesar Rp100 juta, hanya disetujui Rp40 juta. “Jika kontribusi rata-rata Rp5 juta per peserta, maka hanya 8 orang yang dapat kami kirim tahun ini,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah ASN yang seharusnya naik jabatan masih menunggu pelaksanaan uji kompetensi. Proses ini membutuhkan anggaran tambahan yang harus disiapkan OPD serta dikoordinasikan dengan instansi pembina jabatan fungsional. (fit)
