Sumbawa Besar (suarantb.com) – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumbawa menggelar konsultasi publik terhadap rancangan akhir dokumen roadmap dan statuta ketangguhan penanganan bencana di wilayah setempat, Selasa (25/11/2025).
“Ada kerja sama antar instansi untuk menangani bencana, tidak boleh ada ego sektoral. Semoga dalam statuta ini hal tersebut dapat diatur, termasuk pembagian peran sehingga jelas siapa berbuat apa,” kata Kalak BPBD Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat.
Ia melanjutkan, di Kabupaten Sumbawa saat ini mulai memasuki musim penghujan yang berpotensi rawan bencana. Dengan adanya roadmap ini, penanganan bencana yang dilakukan bisa lebih maksimal termasuk juga mengurangi kerugian materil akibat bencana.
“Forum ini kami anggap sangat penting sebagai bentuk mitigasi ketika bencana terjadi. Kami berharap dari konsultasi publik ini ada masukan yang konstruktif dalam upaya ketangguhan penanganan bencana,” ujarnya.
Ketua FPRB Sumbawa, Zulfikar Demitry mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan kajian ketangguhan kepulauan yang meliputi Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo. Kajian ini menjadi dasar penting dalam penyusunan roadmap penguatan ketangguhan wilayah kepulauan yang memiliki karakter risiko berbeda-beda.
“Kajian ini merupakan salah satu langkah strategis untuk menghadapi dinamika ancaman bencana di masa mendatang. Pulau-pulau kecil kita menyimpan potensi besar sekaligus tantangan tidak ringan. Keterbatasan akses, tekanan pada sumber daya alam, ancaman abrasi, gelombang tinggi, cuaca ekstrem, hingga kerentanan sosial ekonomi menuntut langkah yang terencana,” jelasnya.
Ia melanjutkan, kajian ini disusun melalui pengumpulan data, analisis risiko, diskusi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat lokal sebagai pihak yang paling memahami kondisi alam setempat. Keterlibatan multipihak adalah roh dari upaya pengurangan risiko bencana.
“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah, Desa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, masyarakat adat dan lokal, serta para relawan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa pengurangan risiko bencana hanya dapat dicapai jika semua pihak saling menguatkan,” ucapnya.
FPRB Sumbawa berharap hasil kajian ini dapat menjadi referensi resmi dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, serta peningkatan kapasitas masyarakat pada tiga pulau tersebut.
“Semoga kajian ini memberi manfaat nyata bagi terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi ancaman bencana,” tukasnya. (ils)
