Tanjung (suarantb.com) – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk memperkuat regulasi yang mengatur perlindungan hukum kepada guru. Hal ini menyusul banyaknya kasus guru di berbagai daerah yang mengalami kekerasan, dilaporkan dan diproses hukum meski yang bersangkutan sedang menjalankan tugas sebagai pendidik.
Permintaan tersebut disampaikan Najmul secara terbuka saat memimpin Peringatan HUT ke-80 PGRI yang dirangkaikan dengan HUT ke-54 KORPRI di Lapangan Umum Gondang, Selasa (25/11/2025).
“Harapan kita, pemerintah pusat bersama DPR memasukkan norma-norma hukum tentang perlindungan guru dalam RUU tersendiri. Pemerintah harus hadir melindungi dunia pendidikan, melindungi guru, siswa, tenaga kependidikan agar terbebas dari kekerasan,” ungkap Najmul.
Di hadapan peserta upacara yang terdiri dari seluruh Guru SD, SMP dan SMA se-KLU, ASN lingkup Pemda KLU, para perwakilan Siswa dan Siswi sekolah di Kecamatan Gangga, serta Forkopimda, Najmul mengajak seluruh guru di Lombok Utara untuk terus berinovasi. Tidak hanya menjadi pengajar, tetapi guru juga masih harus belajar sepanjang hayat, melakukan penelitian, maupun peningkatan kolaborasi lintas bidang.
Upaya yang dilakukan secara mandiri ini akan meningkatkan kapasitas pada diri seorang guru, sekaligus mendorong guru untuk memiliki pola pikir bertumbuh mindset yang terbuka pada perubahan dan siap menghadapi tantangan zaman.
Selain itu, Najmul juga menekankan pentingnya kesejahteraan bagi guru. Pendidikan yang berkualitas akan terwujud manakala guru sebagai aktor utama pendidikan mendapat perhatian serius dalam hal peningkatan kesejahteraan peningkatan kompetensi, dan perlindungan hukum bagi guru.
“Jangan ada lagi guru yang tersandung kasus hukum saat menunaikan tugasnya, negara harus melindungi guru saat menjalankan tugasnya mendidik anak bangsa,” ucapnya.
Dalam kesempatan serupa, Bupati yang membacakan amanat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Prof. Dr. Teguh Sumarno, M.Pd., menyampaikan bahwa seluruh guru perlu meningkatkan kembali semangat pengabdian dan keikhlasan para pendiri PGRI. Di sisi lain, perlu pula untuk disadari bahwa dunia pendidikan terus mengalami perubahan.
Perkembangan kecerdasan buatan, transformasi digital, dan tuntutan keterampilan abad ke-21 mengharuskan para guru untuk tidak berhenti belajar.
“PGRI sebagai organisasi profesi menjadi kekuatan moral intelektual para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memperjuangkan harkat dan martabat anggotanya,” katanya.
PGRI harus lebih mengedepankan sikap terbuka, inklusif, dengan memegang teguh etika, merawat dan mengedepankan karakter bangsa yang silih asih, asah dan asuh dalam spirit organisasi yang mandiri dan nonpartisan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada Haitul Masnawati, S.Pd., Faitina Argarini, dan Denda Patma Herawati, S.STP, penghargaan kepada para guru purna tugas di masing-masing kecamatan. Pemberian penghargaan pada juara FTBI tingkat Provinsi NTB serta pemberian piagam penghargaan kepada juara Porsenijar tingkat kabupaten. (ari)
