PEMERINTAH Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, memastikan proses penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah berjalan tepat sasaran. Sebanyak 176 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditetapkan sebagai penerima bantuan beras dan minyak goreng untuk alokasi bulan Oktober–November 2025.
Lurah Taman Sari, Doddy Rupawan, menjelaskan bahwa pembagian bantuan direncanakan berlangsung pada Selasa (25/11/2025) dan terfokus untuk warga yang telah terdata melalui sistem resmi pemerintah. Menurutnya, seluruh KPM yang tercatat telah melalui proses verifikasi berlapis sehingga dipastikan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
“Data penerima ini sudah tepat dan layak sesuai pengajuan, dan sudah melalui proses verifikasi. Tidak ada nama yang masuk tanpa pengecekan,” tegas Doddy.
Pada periode ini, setiap KPM akan mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, yang merupakan akumulasi jatah dua bulan. Pendistribusian akan dipusatkan di Kantor Lurah Taman Sari, sebagaimana mekanisme penyaluran sebelumnya. Prosesnya akan didampingi langsung oleh petugas Perum Bulog untuk memastikan ketepatan jumlah dan kejelasan prosedur.
Sistem pengambilan menggunakan kupon yang sebelumnya telah dibagikan kepada warga. Metode ini dinilai efektif dalam menjaga ketertiban serta menghindari penumpukan massa di kantor kelurahan.
“Pengambilan menggunakan kupon agar prosesnya lebih teratur dan cepat,” jelas Doddy.
Selain itu, terjadi perubahan jumlah penerima bantuan pada periode ini. Bila sebelumnya terdapat 224 KPM, kini jumlahnya turun menjadi 176 KPM. Doddy menyebut pengurangan tersebut merupakan hasil pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga bantuan lebih terarah sesuai kondisi ekonomi warga terkini.
“Perubahan data nama-nama penerima sudah kami terima dari dinas terkait,” jelasnya.
Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari skema nasional yang digulirkan pemerintah pusat melalui Perum Bulog dan dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Ketahanan Pangan.
Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tingkat kelurahan, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu menjelang akhir tahun ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang berhak tetapi tertinggal, maupun warga yang tidak berhak tetapi tercatat. Semua harus sesuai aturan,” pungkasnya. (pan)
