Mataram (Suara NTB) – Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Integritas, Transparansi, dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran”. FGD ini digelar di Aula Lantai III Rektorat IAHN Gde Pudja Mataram, pada Selasa (25/11/2025).
Ketua Panitia FGD yang juga Ketua Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram, I Gusti Agung Andriani, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan, tujuan FGD ini untuk membangun komitmen bersama mengenai prinsip integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Jumlah peserta dalam kegiatan FGD ini sebanyak 100 orang.
“Peserta terdiri dari unsur organisasi umat Hindu, unsur bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi NTB, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram. Dengan jumlah panitia sebanyak 10 orang,” ujarnya.
FGD ini menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kapasitas sangat tepat sesuai dengan tema FGD. Para narasumber itu yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. Gde Pasek Swardhyana, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, S.Si., M.A., M.T., dan Panit 3 Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB, Ipda Komang Agus Kurniawan, S.H.
Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Prof. Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Si., M.Pd., yang diwakili Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. I Gusti Ayu Aditi, S.H., M.H., menyampaikan, kegiatan FGD ini memiliki makna penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan, serta pengembangan institusi.
“Saya berharap diskusi ini menghasilkan langkan konkret untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran, agar selaras dengan prinsip-prinsip good govenance dan memenuhi tuntutan regulasi yang berlaku,” harap Gusti Ayu Aditi.
Narasumber pertama, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. Gde Pasek Swardhyana, S.H., M.H., membawakan materi berjudul Peranan Kejaksaan dalam Mencegah Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ia menyampaikan, tujuan aksi mencegah korupsi untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan, mencegah timbulnya kerugian negara, dan menegakkan hukum untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.
Kemudian, di sesi berikutnya, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan materi berjudul Mewujudkan Tata Kelola Keuangan PTN yang Akuntabel dan Optimal. Dalam simpulan, ia menjelaskan, pengelolaan keuangan PTN merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas publik. Kerangka regulasi telah relatif lengkap, tetapi implementasi dan kualitas tata kelola masih perlu terus diperkuat.
“Strategi dan langkah-langkah konkret diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di PTN. Sinergi PTN, Ditjen Perbendaharaan, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan optimal,” jelas Ratih.
Sementara itu, Panit 3 Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB, Ipda Komang Agus Kurniawan, menyampaikan materi berjudul Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Setelah pemaparan materi, FGD juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi. (ron)
