Bima (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima kembali menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Oktober-November 2025.
Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaedy, menegaskan bahwa bantuan pangan tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk meredam gejolak harga dan menekan dampak kekurangan pangan, sekaligus menopang masyarakat rentan yang terdampak tekanan ekonomi. Ia menilai program CPP bukan sekadar agenda rutin, tetapi tanggung jawab moral pemerintah untuk hadir di tengah situasi masyarakat yang semakin sensitif terhadap perubahan harga pangan.
“Penyaluran cadangan pangan ini bukan rutinitas. Ini adalah bentuk keterlibatan dan kehormatan bagi pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar Wabup Irfan, Selasa (25/11/2025).
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan bantuan sampai kepada penerima yang benar-benar berhak sesuai data terpadu Dinas Sosial. Penyaluran beras dan minyak goreng, kata dia, harus dilakukan secara akurat, tidak hanya pada sasaran tetapi juga kualitas bantuan.
“Pastikan penerimanya tepat. Kita harus memastikan beras yang diberikan memenuhi kualitas konsumsi, kuantitasnya harus benar 20 kilogram, begitu juga minyak gorengnya,” tegasnya.
Wabup Irfan juga mengapresiasi kerja sama Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog Cabang Bima yang selama ini mendukung kelancaran distribusi CPP. Ia berharap kolaborasi tersebut semakin kuat pada tahun mendatang, mengingat dinamika harga pangan dan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi ketahanan pangan daerah.
Menurut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima, H. Ir. Nasir, menjelaskan bahwa penyaluran CPP merupakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi. Pemerintah pusat, kata dia, menyediakan paket kebijakan berupa stimulus ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, termasuk kelanjutan Bantuan Pangan (Banpang) pada Oktober–November 2025.
“Tahun ini penyaluran bantuan pangan mengalami peningkatan. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada 48.141 penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Angka ini naik sekitar 1.067 penerima dari penyaluran periode Juni–Juli 2025 yang mencapai 47.074 penerima,” jelasnya.
Setiap penerima kembali memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Nasir menekankan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Bulog untuk menjamin stok tersedia dan distribusi berlangsung tepat waktu. Ia juga meminta pemerintah kecamatan dan desa memberi dukungan penuh agar proses penyaluran tidak mengalami hambatan di lapangan.
Sedangkan, Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Bima menegaskan bahwa ketersediaan beras di wilayahnya berada dalam kondisi aman hingga akhir 2025. Kepala Bulog Cabang Bima, Alfan Ghazali, mengatakan stok yang ada bahkan cukup hingga tahun 2027. “Kalau untuk stok kami kurang lebih bisa bertahan sampai 17 bulan ke depan,” ujarnya.
Mengacu pada kebutuhan penyaluran bulanan, ia menjelaskan bahwa kebutuhan gabungan Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu mencapai hampir 800 ton setiap kali distribusi. “Stok kami masih aman untuk kebutuhan Bima dan Dompu,” tambahnya.
Meski stok beras memadai, Bulog Cabang Bima tetap melaksanakan tugas penyerapan, khususnya gabah kering panen. Alfan menegaskan bahwa penyerapan tidak harus menunggu tahun berikutnya. “Jadi gak harus menunggu tahun depan. Jadi sampai akhir tahun pun kalau emang ada gabah di bawah HPP GKP 6.500 Bulog tetap melakukan penyerapan dari petani,” tandasnya. (hir)
