Bima (suarantb.com) – Dari 191 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mencatat sebanyak 180 koperasi telah mengantongi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Capaian tersebut menunjukkan progres percepatan pembentukan kelembagaan koperasi desa di Kabupaten Bima, yang kini memasuki tahap pemantapan operasional.
Meski demikian, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, H. Dahlan H. Muhammad mengatakan, pihaknya masih terus melakukan proses finalisasi terhadap sejumlah KDMP yang belum rampung secara administrasi. Targetnya, dalam satu hingga dua hari ke depan, seluruh proses penerbitan Simkopdes dapat dituntaskan.
“Sudah 180 yang memiliki Simkopdes. Kita lagi upayakan final satu-dua hari ke depannya,” ungkapnya, Rabu (26/11/2025).
Ia berharap, setelah legalitas perusahaan koperasi tertib, KDMP bisa segera beroperasi di seluruh desa di Kabupaten Bima. Namun hingga saat ini, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan terkait regulasi teknis dari pemerintah pusat yang belum seragam.
“Harapannya, koperasi ini segera beroperasi. Cuma persoalan sekarang regulasi dari atas masih sendiri-sendiri dari seluruh kementerian. Ke depan, kami berharap lahirlah juknis yang baku dan ada buku saku operasional KDMP supaya pengurus punya dasar menjalankan kegiatan,” ujarnya.
Sambil menunggu pedoman resmi tersebut, Pemkab Bima tetap menggenjot penguatan kelembagaan koperasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung di empat titik lokasi dengan melibatkan seluruh koperasi desa di Bima.
“Kita lagi melaksanakan diklat. Akan ada empat titik, melibatkan semua Kopdes. Setiap Kopdes mengirim dua orang,” katanya.
Dalam pelatihan tersebut, peserta akan mendapatkan materi penguatan sumber daya manusia, kapasitas usaha, digitalisasi koperasi, hingga tata kelola kelembagaan.
“Ada banyak materi yang kita berikan, di antaranya penguatan SDM, kapasitas usaha, digitalisasi, dan tata kelola koperasi,” imbuhnya.
Selain administrasi, fokus pembinaan kini bergeser ke tahap kesiapan fisik kelembagaan.
“Kita tidak lagi bicara kelengkapan administrasi, tetapi persiapan lahan untuk membangun gerai dan gudang untuk KDMP,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, KDMP merupakan program strategis nasional yang sifatnya top-down.
“Menurut Kementerian, KDMP ini dari atas ke bawah. Kita di daerah hanya membina dan melakukan sosialisasi agar kebijakan dari pusat bisa dijalankan,” tuturnya.
Sesuai arahan pemerintah pusat, pembangunan fisik KDMP nantinya akan melibatkan TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
“Dari pusat memerintahkan kesiapan lahan, kemudian akan dibangun gerai dan pergudangan oleh TNI kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara,” ujarnya.
Kementerian Koperasi menargetkan KDMP sudah beroperasi pada Maret 2026. Pemerintah Kabupaten Bima pun diminta memastikan seluruh koperasi siap menyambut peluncuran tersebut. (hir)
