Taliwang (suarantb.com) – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatatkan perkembangan positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerahnya. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Susenas Konsumsi Pengeluaran (Susenas KP) Maret 2025, angka kemiskinan KSB berhasil ditekan dari 12,23 persen pada 2024 menjadi 10,98 persen atau turun satu digit.
Penurunan hingga 1,25 persen itu bisa dibilang sebagai pencapaian terbaik KSB dalam 5 tahun terakhir. Sebab dalam catatan, beberapa tahun belakangan ini Pemda KSB rata-rata hanya mampu menurunkan jumlah masyarakat miskinnya pada kisaran 0,5 hingga 0,7 persen.
Capaian itu juga terlihat kuat jika disandingkan dengan data hitungan garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan oleh BPS. Dari tahun 2024 sebesar Rp611.142 kini garis kemiskinan KSB naik sebesar Rp629.139. Dan sebagai catatan, garis kemiskian KSB itu menempati urutan kedua di NTB setelah kota Mataram yang nilainya mencapai Rp689.992/kapita/bulan.
Pada sisi indeks kedalaman kemiskinan, angka KSB turut terkoreksi dari 2,33 persen tahun sebelumnya menjadi 2,17 persen. Namun soal indeks keparahan kemiskinan, KSB mengalami stagnasi. Angkanya masih berada di 0,65 persen. Dimana menurut catatan BPS angka tersebut masih cukup tinggi dan belum kembali pada level terendahnya seperti capaian KSB di tahun 2023 yakni sebesar 0,48 persen.
Menanggapi data terbaru itu, Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul mengatakan, keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan hingga 1 digit itu tidak lepas dari berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah melalui seluruh perangkat daerahnya selama ini. Baik itu program jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, termasuk didalamnya program pemberdayaan dan perlindungan.
“Dan capaian itu akan menjadi landasan komitmen pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dalam menekan angka kemiskinan,” kata Hairul kepada Suara NTB, Kamis (11/9).
Ke depan Hairul mengatakan pemerintah KSB sangat optimis dapat terus menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. Rasa optimisnya itu didasari atas berbagai program terbaru daerah di bawah kepemimpinan Bupati H Amar Nurmansyah dan Wakil Bupati Hj Hanipah yang semakin fokus mengintervensi elemen-elemen sebab kemiskinan di masyarakat.
“Hasil survei BPS itu per Maret 2025. Jadi belum masuk program Kartu Sumbawa Barat Maju. Nah kalau survei berikutnya kami yakin angka kemiskinan kita bisa tetap 1 digit atau melebihi capaian tahun ini,” pungkas mantan Kepala Bappeda KSB ini.
Angka Kemiskinan NTB Turun Menjadi 11,78 Persen
Sementara tingkat kemiskinan di NTB turun menjadi 11,78 persen pada Maret 2025. Angka ini menunjukkan penurunan 0,13 persen poin dibanding September 2024 dan 1,13 persen poin dibanding Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pun berkurang menjadi 654.570 orang, turun 4.030 orang dari September 2024 dan 54.440 orang dari Maret 2024.
Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., menjelaskan penurunan signifikan terjadi di perdesaan. Namun, ironisnya, angka kemiskinan di perkotaan justru meningkat. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 12,02 persen, naik dari 11,64 persen pada September 2024. Di perdesaan, angka kemiskinan turun dari 12,21 persen menjadi 11,51 persen.
Lebih rinci, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 14.940 orang menjadi 353.680 orang, sementara di perdesaan turun 18.970 orang menjadi 300.890 orang. Wahyudin menyoroti urbanisasi yang tidak diimbangi kesempatan kerja dan akses sosial sebagai penyebab peningkatan kemiskinan di perkotaan.
Garis kemiskinan NTB per Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp556.846 per kapita per bulan, terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan Rp422.427 (75,86 persen) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan Rp134.419 (24,14 persen). Rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,27 orang, sehingga total pengeluaran minimum per rumah tangga miskin mencapai sekitar Rp2.377.732 per bulan.
Wahyudin menekankan perlunya kebijakan terfokus di perkotaan untuk menekan angka kemiskinan. Program intervensi seperti bantuan sosial, peningkatan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja di sektor informal dan UMKM perlu diperkuat. Pemerintah Provinsi NTB bersama kabupaten/kota didorong menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis lokal. (bug/bul)
