PEMERINTAH Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, memperketat pengawasan dalam penyaluran bantuan pangan untuk memastikan proses distribusi berjalan tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengerahkan petugas Perum Bulog yang terjun langsung ke lapangan mendampingi perangkat kelurahan selama penyaluran berlangsung. Bantuan berupa beras dan minyak goreng ini merupakan bagian dari alokasi pemerintah pusat untuk periode Oktober–November 2025.
Lurah Tanjung Karang, H. Ahmad Gunawan, mengatakan bahwa total penerima bantuan di wilayahnya mencapai 890 kelompok penerima manfaat (KPM). Jumlah ini merupakan gabungan dari penerima di Kelurahan Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai.
“Kami menyalurkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk kebutuhan dua bulan,” ujarnya, Kamis, 27 November 2025.
Gunawan menjelaskan, seluruh proses pendistribusian dilakukan secara terpusat di kantor kelurahan. Mekanisme tersebut dipilih agar pengawasan lebih mudah dilakukan serta memastikan seluruh penerima dapat dilayani secara merata. Penyaluran dimulai sejak 25 November 2025 dengan skema terjadwal, yaitu dua lingkungan setiap hari.
“Semua penerima sudah diberikan kupon sebagai undangan pengambilan bantuan. Ini mempermudah kami mengatur alur penyaluran agar tidak terjadi penumpukan warga,” katanya.
Ia menegaskan, keterlibatan langsung petugas Bulog bertujuan memastikan bantuan tersalurkan hanya kepada warga yang datanya telah terverifikasi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Verifikasi ini penting mengingat masih terdapat warga yang sebelumnya mengajukan keluhan karena belum tercantum dalam basis data nasional tersebut.
Gunawan mengakui bahwa jumlah KPM pada penyaluran periode Oktober–November tidak mengalami perubahan dari periode Agustus–September lalu. “Setahu saya jumlahnya masih sama seperti sebelumnya, tidak ada penambahan atau pengurangan signifikan,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah kelurahan tetap membuka peluang bagi warga yang merasa layak menerima tetapi belum terdata dalam DTSEN. Gunawan menegaskan bahwa pihaknya siap mengajukan usulan tambahan ke Dinas Sosial apabila ditemukan warga yang memenuhi kriteria namun belum tercatat.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang berhak justru tidak menerima bantuan. Kalau memang belum masuk data, kami akan bantu proses pengajuannya,” tambahnya.
Dengan sistem pengawasan berlapis serta koordinasi intensif bersama Bulog, Pemerintah Kelurahan Tanjung Karang berharap penyaluran bantuan pangan dapat berjalan lebih transparan, tertib, dan tepat sasaran. (pan)
