BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mengingatkan seluruh OPD untuk tetap fokus pada pelayanan dasar dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Ia menyadari, kebijakan pusat yang mengurangi alokasi dana transfer ke daerah menyebabkan ruang fiskal daerah menyempit.
“Penyusunan APBD 2026 berlangsung di tengah tantangan penurunan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang berdampak pada semakin sempitnya ruang fiskal daerah. Melalui pembahasan yang hati-hati, pemerintah daerah dan DPRD berhasil menyusun alokasi anggaran yang tetap berpihak pada pelayanan dasar masyarakat dan prioritas pembangunan,” ungkap Najmul Akhyar, kemarin.
Bupati mengapresiasi seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan anggaran 2026, baik pimpinan dan anggota DPRD KLU, maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah melalui berbagai pembahasan yang konsisten dan komitmen konstruktif, rancangan APBD dapat disetujui sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Proses yang kita lalui bersama mencerminkan semangat kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia melanjutkan, Pemda KLU dalam menyusun APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat program dan pencapaian visi misi. Di antaranya, penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, mendorong pemulihan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan, membangun infrastruktur strategis, meningkatkan kualitas tata kelola, digitalisasi layanan, dan reformasi birokrasi.
“Kita akui masih terdapat sejumlah program dan aspirasi masyarakat yang belum bisa terakomodasi secara penuh akibat keterbatasan fiskal. Kita akan berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat satu per satu,” sambungnya.
Selain itu, dirinya juga berkomitmen untuk memastikan bahwa eksekutif akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan strategis DPRD dalam penyempurnaan dokumen APBD. Sejumlah rekomendasi DPRD telah disampaikan secara resmi baik dalam laporan Badan Anggaran maupun fraksi-fraksi DPRF.
Eksekutif di sisi lain, juga akan menjalankan APBD secara disiplin, transparan dengan berorientasi pada hasil, yakni penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya derajat kesehatan dan ekonomi di masyarakat. “Kepada seluruh perangkat daerah, saya instruksikan agar segera melakukan persiapan pelaksanaan anggaran serta memastikan seluruh program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tandasnya. (ari)
