Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa mendesak agar pemerintah menyiapkan pesangon bagi tenaga honorer non-database. Saran itu muncul, lantaran hingga saat ini pemerintah belum menyiapkan opsi bagi tenaga tersebut.
“Kalau BKN tidak ada regulasi, intinya tidak ada jalan keluar untuk mereka. Makanya saya meminta Pemda dapat memberikan pesangon karena mereka telah berjasa dalam membantu pekerjaan pemerintah,” kata anggota DPRD Sumbawa, Gahtan Hanu Cakita, kepada wartawan, Jumat, 28 November 2025.
Ia berharap agar pemerintah bisa memberikan perhatian serius terhadap nasib pegawai honorer non-database. Apalagi saat ini masih bekerja di berbagai intansi lingkungan Pemda Sumbawa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jika mereka terpaksa harus dirumahkan lantaran tidak terakomodir PPPK paruh waktu, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan mereka pesangon,” tegasnya.
Aan, sapaanya, mencontohkan, seseorang yang bekerja di suatu perusahaan, jika diberhentikan, maka diberikan pesangon oleh perusahaannya. Demikian pula dengan pemerintah, harus juga memberikan contoh yang baik. “Mereka sudah bekerja, jadi sudah semestinya mendapatkan penghargaan berupa pesangon. Jangan sampai mereka bekerja tanpa diberikan apapun oleh pemerintah,” tukasnya.
Secara terpisah, Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot belum bisa memastikan akan seperti apa nasib dari pegawai honorer non-database tersebut. Ia masih menunggu laporan resmi dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) prihal koordinasi mereka bersama DPRD Sumbawa ke BKN.
“Saya tidak mau berspekulasi dirumahkan atau tidak, saya ingin tahu dulu apa hasil yang dilakukan oleh BKSDM dan DPRD ke BKN,” pungkasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah pada prinsipnya tidak ingin berspekulasi soal status tenaga honorer. Pemerintah daerah akan menunggu dan mengikuti kebijakan pusat guna memastikan hak pegawai tetap terlindungi.
“Jika pusat mengambil keputusan tertentu, kami akan segera menindaklanjuti dan mengamankan keputusan tersebut. Tidak ada cerita kami akan merumahkan tanpa arahan resmi,” tegasnya. (ils)
