Tanjung (Suara NTB) – Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) tampaknya menjadi solusi pelayanan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Dalam rangka penerapan kerja sama tersebut, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan pelatihan kapasitas kepada OPD unsur internal.
Pada pelatihan tersebut, Pemda menghadirkan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Madiun, Kurnia Aminullah, Deputy Senior Manager Guidance and Consultation PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), serta unsur Pemda KLU.
Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar SH., MH. menyampaikan KPBU APJ merupakan salah satu ikhtiar Pemda KLU terus berupaya membangun daerah dan memberikan pelayanan publik. Langkah ini dipertimbangkan karena efektivitas pelayanan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Ini sebagai ikhtiar Pemda KLU atas Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pelayan kepada masyarakat,” ucapnya.
Bupati menyebut jika Kabupaten Madiun dinilai cukup berhasil menerapkan KPBU APJ, sehingga, KLU menjadikan Madiun sebagai contoh yang realistis untuk menerapkan hal serupa di KLU. Pemda KLU akan meniru langkah KPBU secara transparan dan akuntabel.
Kabupaten Madiun menurut Bupati, memberi banyak informasi terkait berbagai hal teknis dan administratif dalam pelaksanaan KPBU APJ. Sehingga pihaknya berharap, unsur OPD Pemda Lombok Utara dapat memenuhi seluruh syarat KPBU baik secara administratif maupun aturan undang-undangan.
“Syarat administrasi dan aturan perundangan-undangan agar tidak menyalahi aturan, sehingga Lombok Utara dapat segera mengimplementasikan KPBU APJ seperti Kabupaten Madiun,” tandasnya.
Sementara, Kepala Bappeda KLU, Ir. Hermanto mengatakan kegiatan peningkatan kapasitan pelaksana KPBU APJ merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan KPBU. Pemda perlu mempersiapkan seluruh persyaratan dan memahami aturan main sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi KPBU untuk Proyek APJ, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Hermanto. (ari)
