Taliwang (suarantb.com) – Kegiatan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai berjalan. Salah satunya di Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano.
“Alhamdulillah di tempat kami kegiatan pembangunannya sudah mulai dalam dua minggu terakhir,” terang kepala Desa Tambak Sari, Suhardi, Minggu (30/11).
Suhardi mengatakan, pihaknya sangat mendukung pembangunan gerai KDMP di desanya tersebut. Sejak awal desa pro aktif di mana salah satunya dalam proses penyediaan lahan. “Kami mungkin salah satu desa yang paling cepat selesai soal lahannya. Lokasinya juga strategis tepat di depan jalan,” paparnya.
Lahan yang digunakan untuk lokasi pembangunab gerai KDMP itu, dikatakan Suhardi merupakan tanah milik desa. Penentuannya dilakukan bersama pihak TNI yang memang diberi tugas oleh negara untuk mengawal pembangunan gerai KDMP di seluruh desa.
“Lahan sudah clear. Kami di tingkat desa sebelumnya sudah membuat kesepakan hibah yang saya tanda tangani sendiri bersama BPD,” cetusnya.
“Dan kami juga sudah surati ke transmigrasi, karena memang status kami sebagai daerah transmigrasi sehingga lahan itu perlu persetujuan transmigrasi juga,” sambung Suhardi.
Selanjutnya ia menyampaikan, harapannya agar proses pembangunan gerai koperasi tersebut bisa segera tuntas. Suhardi mengatakan, setiap hari dirinya turut mengawasi kegiatan pembangunan di lapangan bersama aparat TNI. “Mudah-mudahan selesai secepatnya supaya koperasi desa itu bisa mulai beroperasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Pusat resmi meluncurkan 1.166 Koperasi Desa Merah Putih yang ada di NTB. Peluncuran dilakukan secara serentak bersama dengan 80 ribu desa di Indonesia oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait bagaimana modal bisnis 1.166 Kopdes di NTB. “Kita menunggu arahan dari pusat nanti, modal bisnisnya seperti apa. Tetapi yang jelas sekarang sudah terbentuk yang 1.166 koperasi merah putih berbadan hukum di NTB,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Iqbal mengatakan, Kopdes membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produknya. Masyarakat pelaku UMKM bisa menjadi anggota Kopdes untuk menjajakan jualannya.
Pemprov NTB, lanjutnya menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan program pemerintah pusat ini, khususnya dalam identifikasi potensi lokal untuk dikembangkan dalam Kopdes.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan tiga desa menjadi mode dalam peluncuran Kopdes Merah Putih di NTB, di antaranya Desa Kekeri, Lombok Barat, Desa Bilelando, Lombok Tengah, dan Desa Kembang Kuning, Lombok Timur.
Dia menjelaskan, tahapan pembangunan Kopdes telah dirancang melalui peta jalan yang jelas. Sejak Februari hingga 30 Juni 2025, difokuskan pada pembentukan kelembagaan, termasuk sosialisasi hingga pengesahan badan hukum. Hingga akhir Juni, tercatat 1.166 Kopdes di NTB telah berbadan hukum. Tahap selanjutnya adalah pengisian aktivitas usaha dan operasionalisasi.
“Sekarang tinggal diisi dan dijalankan. Kita ditarget sampai akhir tahun sudah mengoperasikan semuanya. Waktunya cukup berat, hanya enam bulan,” ujarnya, Senin, 21 Juli 2025.
Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini membeberkan, NTB memilih Desa Kekeri sebagai titik awal peluncuran karena dianggap paling siap secara struktur kelembagaan dan kesiapan warga. Kendati demikian, dirinya tidak menampik bahwa ada desa lain yang lebih siap dibanding Kekeri.
Dijadikannya Kekeri sebagai desa model, lanjut Masyhuri agar desa-desa lain tidak merasa tertinggal atau minder dalam mengikuti program serupa.
“Kita tidak ambil desa juara atau desa wisata unggulan seperti Kembang Kuning, supaya desa lain tidak mencari-cari alasan. Kekeri ini contoh realistis yang bisa ditiru,” jelasnya.
Setiap desa percontohan punya spesifikasi sektor unggulan. Kekeri difokuskan pada pertanian pinggiran kota, Bilelando pada sektor kelautan dan perikanan, dan Kembang Kuning sebagai desa wisata dan pertanian dataran tinggi. Ketiganya akan menjadi model Kopdes yang bisa direplikasi sesuai karakteristik desa lainnya di NTB.
Untuk mencegah Kopdes hanya menjadi papan nama tanpa aktivitas nyata, Pemprov NTB mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk OPD teknis, Pemdes, notaris, BUMDes, hingga BUMN dan pihak swasta. (bug/era)
