Taliwang (suarantb.com) – Gerai Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini telah mengantongi sertifikat halal. Meski demikian, masih ada sejumlah syarat yang bertahap harus dilengkapi salah satunya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Koordinator Wilayah (Korwil) MBG KSB, Firbani Ramadhan mengakatan, ada lima dapur SPPG yang saat ini sedang beroperasi. Dan seluruh dapur tersebut telah memiliki Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). ” katanya, Minggu (30/11).
Untuk penerbitan SLHS, Firbani mengaku, seluruh dapur SPPG yang beroperasi telah melakukan pengurusan. Terdapatnya sejumlah syarat untuk mendapatkan sertifikat tersebut, diakuinya membuat sejumlah dapur memerlukan waktu untuk memenuhinya. “Tapi sudah ada kok yang keluar dikeluarkan inspeksi lingkungannya. Artinya progres mereka mengurus SLHS sudah bagus,” sebutnya.
Sementara itu ditanya mengenai keberadaan Dapur SPPG yang dikelola UD EN di Kecamatan Brang Rea? Firbani mengaku, penghentian semetara operasional dapur tersebut pascadugaan keracunan yang terjadi di pada bulan November lalu masih berlanGsung. Ia menyebut, selama belum ada keputusan dari BGN Pusat, penghentian operasional sementara terhadap dapur SPPG UD EN tetap berlaku. “Keputusan BGN itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi sekarang masih (dihentikan),” ungkapnya.
Selanjutnya ia menyampaikan, pengadaan dapur SPPG di KSB saat ini terus diupayakan. Saat ini sejumlah mitra pengelola sudah melaksanakan tahapan pembangunan di beberapa titik di tiap kecamatan. “Sampai sekarang data kami ada yang sedang membangun di Desa Banjar, Kelurahan Telaga Bertong, satu di Brang Ene dan satunya lagi di Kecamatan Sekongkang,” sebutnya.
Berdasarkan data awal, kebutuhan unit dapur SPPG untuk melayani seluruh siswa di KSB dalam penyelenggaraan program MBG diperlukan sebanyak 14 SPPG. Tetapi kata Firbani, kebutuhan dapur itu akan bertambah karena adanya pengurangan kapasitas layanan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan program MBG terbaru. “Kalau sekarang dibatasi maksimal 3.000 siswa per dapur. Jadi pastinya harus ada tambahan dapur lagi,” cetusnya.
“Dan kalau ditanya kapan bisa memenuhi kebutuhan dapur itu, saya tidak bisa pastikan. Karena pembangunan dapur itu kan menunggu pihak yang bersedia bermitra dengan BGN. Mereka siap dan disetujui oleh BGN, maka pembangunan dapur baru bisa dilakukan,” pungkas Firbani.
Program MBG di NTB Capai 47 Persen
Sementara itu, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB melampaui rata-rata nasional. Hingga 15 September 2025, capaian MBG di NTB sudah mencapai 47 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 27–28 persen.
Ketua Tim Satgas MBG NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi lintas sektor, kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta dukungan mitra dan masyarakat. Hingga saat ini, penyaluran MBG sudah menyasar 862.734 jiwa. Atau 47 persen dari target sasaran 1.850.501 jiwa.
Program MBG di NTB menyasar peserta didik dan non peserta didik. Untuk peserta didik, jumlah penerima manfaat meliputi Balita 35.510 orang, PAUD 28.872 orang, Raudhatul Athfal 12.497 orang, TK 47.616 orang, SD kelas 1–3 sebanyak 160.813 orang, SD kelas 4–6 sebanyak 154.435 orang, MI kelas 1–3 sebanyak 29.043 orang, MI kelas 4–6 sebanyak 28.002 orang.
Selanjutnya, SMP 116.996 orang, MTs 63.838 orang, SMA 46.218 orang, SMK 33.995 orang, MA 27.006 orang, SLB 1.483 orang, dan Ponpes 2.148 orang.
Sementara untuk non peserta didik, tercatat 941 orang dari PKBM, 6.225 ibu hamil, dan 13.355 ibu menyusui telah menerima manfaat.
Di samping itu, kebutuhan jumlah SPPG di NTB sebanyak 623 titik. Dari jumlah itu, sudah beroperasi 269 SPPG aktif yang melayani 862.734 penerima manfaat.
Meski capaian terbilang tinggi, pelaksanaan MBG di NTB tetap mendapat catatan serius, khususnya mengenai kebersihan dan produk makanan yang layak makan.
Kasus peserta didik yang keracunan paket MBG, seperti di salah satu sekolah di Lombok Barat beberapa waktu lalu juga menjadi alarm serius bagi pemangku kebijakan agar lebih teliti dalam proses produksi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB, Lalu Hamzi Fikri, beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi, terutama kepada pihak SPPG. “Tetap kita evaluasi SPPG. Sudah kita sampaikan kepada pihak SPPG dan SPPI-nya harus tetap berkoordinasi dengan Dikes setempat, terutama untuk SPPG-nya,” ujar Lalu Hamzi.
Menurutnya, memastikan kebersihan dan higenisnya makanan MBG menjadi kewajiban yang dijalankan SPPG. “Karena sering kali kejadian kasus keracunan makanan itu dari sisi pengolahannya terkait dengan sinitasinya kemudian dalam proses memasaknya mungkin terlalu lama sampai dihidangkan dan di transportasinya itu juga jadi titik poin penting,” pungkasnya. (bug/sib)
