Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan seluruh jajaran Pemprov NTB untuk berhati hati dalam memilih diksi dan narasi. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan akibat ketersinggungan di tengah masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gubernur Iqbal menyusul adanya pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Gubernur memaklumi, bahwa apa yang disampaikan oleh Kadis PUPR, Sadimin, tidak bermaksud untuk mengabaikan salah satu daerah.
Namun akibat salah dalam memilih diksi dan narasi, berakibat munculnya kesalahpahaman dan ketersinggungan,’’ kata Gubernur NTB. Untuk itu, Iqbal memerintahkan seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam berkomentar, maupun dalam membuat pernyataan.
Sementara itu, menurut Iqbal, pihaknya dalam setiap kunjungan ke Pulau Sumbawa, selalu menekankan komitmen untuk membangun kedua pulau di NTB, Lombok dan Sumbawa, dalam keseimbangan yang berkeadilan. “Paradigma baru pembangunan NTB, adalah keseimbangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penganggaran,’’ jelas Iqbal.
Faktanya, dalam Tahun Anggaran 2025 ini, beberapa anggaran besar dan ruas jalan provinsi di Pulau Sumbawa sedang ditangani. Seperti ruas Jalan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ruas Jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, peningkatan status Rumah Sakit Manambai Abdulkadir. Penggantian Jembatan Doro O’o Bima, dan peningkatan status Rumah Sakit Provinsi di Bima. Serta beberapa proyek lainnya, melalui Inpres Jalan Desa (IJD). Seperti ruas Jalan Batudulang-Tepal, Tepal Baturotok dan Lenangguar-Teladan, dengan anggaran yang cukup besar.
Bahkan Pemerintah Provinsi NTB kata Iqbal, bertekad untuk menangani seluruh jalan provinsi yang ada di NTB. Khususnya yang terdapat di Pulau Sumbawa. Melalui APBD Provinsi NTB secara bertahap, hingga tuntas, bagi tercapainya kemantapan jalan di seluruh wilayah Provinsi NTB.
“Kami, Iqbal-Dinda, sebagai pasangan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB bertekad, untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi di kedua pulau, Lombok dan Sumbawa, hingga mencapai status mantap. Karena ini komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi,yang sudah tertuang dalam RPJMD,’’ tandas Iqbal. (r)
