Giri Menang (suarantb.com) – Data Penerima bantuan sosial (Bansos) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra dari Pemerintah Pusat diduga amburadul. Seperti di Lombok Barat, banyak warga yang tak berhak tergolong mampu atau kaya dan guru serifikasi hingga anak dari ASN diduga masuk data penerima Bansos ini. Sementara warga miskin, anak yatim tidak mendapatkan bantuan.
Pihak desa pun akan mengusulkan perbaikan data ini ke pemerintah agar dilakukan validasi. Terlebih data ini tidak dikoordinasikan dengan pihak desa sebelum diusulkan.
Kepala Desa Sesela, Taufik menegaskan bahwa pihaknya menemukan banyak warga tak berhak menerima bansos BLT Kesra ini. Seperti warga perumahan yang notabene mampu, memiliki mobil masuk dalam pemberian bantuan dari kantor pos ini.
“Ada sekitar 15 hingga 20 orang warga perumahan yang mampu, ada punya mobil dapat bantuan (BLT Kesra),” kata Kades Sesela ini, Senin (1/12/2025).
Nominal BLT Kesra sebesar Rp900 ribu per orang. Beberapa penerima bantuan yang salah sasaran ini diduga anak dari PNS yang masih satu KK dengan orang tuanya dan guru berserttifikasi, hingga warga yang memiliki mobil.
Asumsi yang berkembang di tengah masyarakat, data penerima bantuan ini berasal dari RT, dusun, dan desa. Sementara desa sendiri minim informasi soal data ini. “Yang kami kasihan ada orang yang berhak mendapatkan tapi tidak dapat, anak yatim tidak dapat bantuan. Ini yang sangat kami sayangkan dengan data ini,” tegasnya.
Bahkan ada warga meninggal dunia terdata mendapatkan Bantuan ini. “Ada yang meninggal dunia juga dapat bantuan, banyak sekali malah,” imbuhnya.
Harus Ada Verifikasi Penerima BLT Kesra Sebelum Disalurkan
Taufik menyarankan, harusnya sebelum mengeluarkan data penerima bantuan ini, diverifikasi dulu di desa melalui Dinas Sosial. Sementara desa sendiri tidak tahu data penerima bantuan ini, tiba-tiba keluar nama-namanya. Belum lagi timbul kecemburuan sosial, dampak dari bantuan ini. Karena ada warga penerima PKH, diberikan lagi bantuan BLT Kesra. Sedangkan ada warga yang berhak tidak mendapat bantuan.
Jumlah penerima bantuan ini di desanya sebanyak 750 orang. Namun data riil warga penerima ini tidak dimiliki desa. “Karena kami hanya dititipkan oleh kantor pos, minta tolong sampaikan undangan ke warga,” bebernya.
Untuk itu pihaknya pun segera mengusulkan ke Dinas Sosial untuk menarik data diduga bermasalah ini. Namun pihaknya belum menerima data penerima dari Kantor Pos. Pihaknya baru bisa mengusulkan perbaikan data setelah menerima data tersebut. (her)
