Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa berkomitmen untuk terus berupaya menurunkan prevalensi angka stunting mengingat pada tahun 2024 angka tersebut meningkat signifikan dari tahun lalu di posisi 29,8 persen dari jumlah kelahiran bayi dan balita.
“Angka kasus stunting kita cenderung tinggi di tahun 2024, padahal di tahun 2023 angka stunting di angka 25,7 persen dan kami targetkan di tahun 2026 berada di angka 22 persen,” kata Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Sumbawa, Dr. Rusmayadi, Selasa (2/12/2025).
Ia melanjutkan, fenomena ini harus disikapi secara serius dalam upaya menekan angka stunting. Ia pun berkomitmen bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk terus berupaya menekan kasus tersebut karena menjadi salah satu program prioritas daerah
“Penanganan stunting ini menjadi program prioritas dalam RPJMD, sebagai acuan penting dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan program lintas sektor dengan harapan kasus ini bisa ditekan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, tantangan utama untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045 masih cukup kompleks. Salah satunya angka stunting yang masih cukup tinggi, apalagi stunting ini sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan.
“Penanganan masalah stunting ini harus ada langkah cepat dan kebijakan yang cepat untuk mencegahnya sehingga pemerintah menjadikan penanganan stunting sebagai program prioritas. Balita yang kita rawat hari ini adalah generasi produktif di tahun 2045. Jika gagal mencegah stunting, kita kehilangan kesempatan menjadi bangsa maju,” pungkasnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, 54 persen keluarga di NTB tidak mendapat pendampingan stunting.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri mengatakan, Pemprov NTB akan melakukan intervensi terhadap daerah-daerah stunting di NTB. “Tetap akan ada sentuhan untuk kabupaten/kota yang lain. Tetapi akan lebih banyak intervensi pada dua kabupaten itu,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Beberapa program yang akan dicanangkan Pemprov NTB untuk mengatasi stunting yaitu dengan menggalakkan rencana aksi orang tua asuh yang akan dilakukan selama 90 hari. Selain itu, Pemprov juga akan melaksanakan program bakti stunting yang digagas oleh pemimpin sebelumnya.
“Itu yang sedang kita bahas. Kita saat ini sedang menyamakan data by name by address,” katanya. Tidak hanya itu, program desa berdaya juga diharapkan dapat menjadi desa bebas stunting. (ils)
