Mataram (suarantb.com) –Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP terlibat aktif dalam Rapat Kerja Strategis Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT, berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Rabu, 26 November 2025.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memantapkan arah pembangunan kawasan timur Indonesia melalui kerja sama konkret antarprovinsi.
Bupati Jarot menegaskan, keterlibatan Kabupaten Sumbawa dalam KR-BNN bukan sekadar menghadiri forum. Tetapi menghadirkan kepentingan strategis daerah dalam agenda pembangunan lintas wilayah.
Ia menyebut, Sumbawa memiliki posisi penting sebagai penghubung kawasan dengan potensi besar pada sektor pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan, hingga energi terbarukan.
“Sinergi Bali–NTB–NTT bukan hanya kolaborasi antarprovinsi, tetapi ruang percepatan pembangunan bagi daerah seperti Sumbawa. Ini kesempatan nyata untuk memperkuat konektivitas, mendorong pariwisata, dan membuka pasar lebih luas bagi produk unggulan kita,” ujar Bupati Jarot.
Melalui KR-BNN, para pemangku kepentingan menetapkan lima program prioritas yang mulai dijalankan pada 2026: integrasi destinasi pariwisata, peningkatan konektivitas transportasi antarwilayah, pengembangan energi berkelanjutan, optimalisasi perdagangan regional, serta penguatan ekspor berbasis potensi lokal.
Bupati Jarot menilai lima agenda ini selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Sumbawa.
Ia menambahkan, forum ini juga menjadi wadah penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah daerah dengan strategi pembangunan kawasan timur. Hal tersebut mencakup dukungan regulasi, sinkronisasi program, dan pembentukan jejaring investasi yang lebih kuat.
“Kehadiran kami di KR-BNN menegaskan komitmen Sumbawa untuk ikut mendorong lompatan pembangunan kawasan Bali–NTB–NTT. Kami ingin Sumbawa berada di garda depan integrasi ekonomi kawasan timur lebih kompetitif, lebih inklusif, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Partisipasi aktif Kabupaten Sumbawa di KR-BNN Mandalika menjadi langkah strategis untuk memastikan daerah tidak hanya mengikuti arus pembangunan kawasan, tetapi turut membentuk arah baru yang lebih maju dan terintegrasi.
Rapat kerja ini merupakan kelanjutan dari pertemuan perdana di Bali pada 3 November lalu, ketika tiga gubernur Bali, NTB, dan NTT menyepakati kerangka besar kolaborasi sekaligus menetapkan nomenklatur resmi KR-BNN.
Pertemuan di Mandalika difokuskan pada pematangan materi Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dijadwalkan ditandatangani pada 22 Desember mendatang di NTT.
Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamd Iqbal, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Selasa (25/11) kemarin menandatangani nota kesepahaman di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Penandatanganan nota kesepahaman ini untuk memperkuat kerja sama tiga provinsi di gugusan Sunda Kecil.
Penandatanganan antara tiga gubernur ini merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN) setelah pertemuan pertama yang dilaksanakan pada 3 November 2025 di Bali.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan ketiga provinsi bukan hanya bekerja sama tetapi ditakdirkan bekerja sama. Karena secara latar belakang memiliki banyak kesamaan baik secara historis, sosiologis, demografis, ekologi hingga geologis. ‘’Jadi, ini adalah takdir buat kami. Karena historis di zaman dulu kita adalah Sunda Kecil namanya sehingga tidak terpisahkan,’’ ujar Iqbal.
Selain secara latar belakang wilayah yang sama menurut Iqbal, kerja sama ini karena ketiga provinsi memiliki visi yang sama. Yakni membangun ekonomi hijau atau menjaga lingkungan dan ekonomi biru, karena wilayahnya terdiri dari kepulauan dan laut.
“Ini pertemuan kedua setelah pertemuan di Bali. Di mana kita menyepakati untuk melakukan integrasi dalam tiga area. Yakni konektivitas (perhubungan), pariwisata, dan energi,’’ terang Iqbal.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki menambahkan, kerja sama ini berlanjut dengan menghubungkan sektor bisnis (dunia usaha) dan asosiasi. Termasuk badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik negara (BUMN). Dari kesepakatan ini diselesaikan instrumen hukumnya melalui penandatanganan nota kesepahaman untuk selanjutnya ke perjanjian kerja sama (PKS).
Oleh karena itu, setelah dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) di Mandalika, akan dilaksanakan pertemuan lanjutan pada 22 Desember, di Labuan Bajo, NTT. Untuk penandatangan perjanjian kerja sama (PKS), sehingga pada tahun 2026 kerja sama tersebut telah dimulai.
“Kerja sama yang kita lakukan khususnya di lima bidang, di antaranya pariwisata, energi, konektivitas, perdagangan dan ekspor impor,” katanya.
Selain fokus pada lima sektor di atas, Pemprov NTB, Bali, dan NTT juga berencana mengembangkan ekonomi biru atau blue economy. Hal ini menyusul ketiga daerah tersebut memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, karena termasuk daerah kepulauan.
(r)
