Mataram (suarantb.com)-Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta menjaga ketahanan pangan daerah mendapat dukungan penuh dari Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa. Pemkab setempat bahkan kini memaksimalkan industri peternakan lokal sebagai bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan program ini.
Kepala Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, Saifuddin, SP, mengungkapkan sektor unggas merupakan salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Penguatan produksi ayam pedaging dan petelur sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan hewani yang stabil bagi masyarakat,” ujar Saifuddin, Kamis, 30 Oktober 2025 lalu.
Dalam RPJMD, ternak unggas menjadi prioritas karena langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung Program MBG.
Saifuddin menyampaikan bahwa produksi unggas di Kabupaten Sumbawa, khususnya telur ayam, masih belum mampu memenuhi kebutuhan lokal. Saat ini sebagian besar peternak lebih memilih mengembangkan ayam pedaging dibandingkan petelur.
“Untuk kebutuhan telur, kita masih kurang. Peternak lebih banyak fokus pada ayam pedaging. Ke depan, kami akan mendorong pengembangan ayam petelur agar kebutuhan lokal bisa terpenuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan, diversifikasi budidaya unggas diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan hewani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Pemerintah daerah berharap penguatan sektor unggas dapat membawa dampak ganda. Yakni memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal melalui pertumbuhan produksi dan distribusi hasil peternakan.
Baru beberapa hari menjabat, Saifuddin mengaku tengah melakukan pemetaan potensi peternakan unggas di berbagai wilayah. Ia memastikan dalam waktu dekat akan turun langsung meninjau lokasi-lokasi yang dinilai produktif.
“Saya baru beberapa hari di sini, jadi belum sempat mengunjungi semua lokasi peternakan. Dalam waktu dekat saya akan turun langsung untuk melihat potensi sentra unggas yang paling produktif,” ujarnya.
Sementara, program MBG di NTB tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja bagi warga lokal. Hingga pertengahan September 2025, sebanyak 11.650 tenaga kerja telah terserap melalui program ini dari target total 29.891 orang.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya mengawal program ini secara serius. “Program MBG harus disukseskan maksimal, karena memberikan manfaat besar di bidang gizi dan ekonomi,” ujarnya.
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa tenaga kerja MBG tersebar di 269 dapur aktif yang dikenal dengan nama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Pekerja yang terlibat memiliki berbagai peran, mulai dari juru masak, tenaga distribusi, keamanan, akuntan, hingga ahli gizi.
“Jika seluruh kebutuhan 613 SPPG terpenuhi, maka akan ada sekitar 29.891 tenaga kerja yang terserap. Ini peluang kerja besar di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” jelas Ahsanul, Senin (23/9) di Mataram.
Program MBG juga telah melayani 862.734 penerima manfaat dari potensi 1.850.501 jiwa — setara dengan 47% cakupan. Sisanya, sekitar 987.767 jiwa, masih menunggu giliran.
Sasaran program mencakup Peserta didik dari PAUD hingga PKBM. Santri pondok pesantren. Anak berkebutuhan khusus (SLB). Balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dibandingkan dengan capaian nasional yang masih di angka 27–28 persen (23 juta jiwa), NTB dianggap sebagai salah satu provinsi dengan implementasi tercepat dan terstruktur dalam program MBG.
MBG NTB menggandeng 944 mitra lokal, termasuk 25 koperasi, 3 BUMDes, 469 UMKM, 447 supplier bahan pangan.
Efeknya langsung terasa di pasar tradisional. Menurut Ahsanul, banyak pedagang yang kini mengaku dagangannya ludes sejak pagi. “Kalau dulu baru habis sore, sekarang jam 10 pagi sudah habis. Ini bukti MBG menggerakkan ekonomi local,’’ jelasnya.
(r)
