Taliwang (suarantb.com)-Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai bergerak untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan lancar dan berkesinambungan di daerah.
Setelah dibentuk berdasarkan SE Mendagri no 400.5.7/4072/SJ, Satgas ini pada tanggal 25 September lalu lansung menggelar rapat. Tidak sampai disitu Satgas juga menggelar inspeksi, monitoring dan evaluasi lapangan terhadap tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyelenggara MBG. Yakni pada SPPG JK Katering, Kuang di Kecamatan Taliwang, SPPG Moyo Cendikia Madani di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, dan SPPG Dapur Mandiri Erni Nabila di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea.
“Jadi Satgas sudah terbentuk awal pekan kemarin dan Satgas pun sudah langsung bekerja,” kata Ketua Satgas MBG sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.
Dari hasil turun lapangannya, Satgas MBG KSB mengumpulkan berbagai informasi terhadap masing-masing SPPG. Hairul menyebut, Satgas turut pula memberikan rekomendasi terhadap SPPG. Seperti SPPG segera melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan standar ketentuan laik higiene dan sanitasi untuk mencegah kejadian tidak diinginkan atau sentinel terhadap masyarakat yang dilayani.
Meningkatkan SPPG untuk intens berkoordinasi dengan Satgas dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas. Mengoptimalkan penggunaan bahan pangan lokal daerah KSB sebagai sumber bahan pangan SPPG. Melakukan pemetaan lokasi SPPG dengan tepat dan percepatan pembangunan SPPG sehingga seluruh sasaran dapat terlayani sesuai ketentuan BGN. SPPG agar melakukan risk management terhadap pelaksanaan kegiatan di unit kerja.
“Satgas MBG akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di SPPG wilayah KSB untuk mencegah kejadian tidak diinginkan terjadi. Apabila ditemukan dalam pengawasan, tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh SPPG maka Satgas akan melakukan tindakan lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan,” papar Hairul.
Ia menyatakan, program MBG merupakan investasi besar untuk membangun generasi emas Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu, Satgas MBG bertugas untuk memastikan pelaksanaan program nasional tersebut berjalan lancar dan tanpa kendala berarti.
“Kami meminta seluruh jajaran bekerja serius agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.
Perlunya mengantisipasi potensi persoalan sejak dini dimana setiap kendala harus segera diatasi agar tidak berkembang menjadi masalah besar. Karenanya, pembentukan Satgas MBG sangat penting sebagai bentuk koordinasi bersama seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB, dr Carlof mengatakan, Satgas MBG telah bekerja untuk memastikan program berjalan efektif dengan melakukan pemantauan, koordinasi, dan evaluasi di tingkat daerah, seperti pengadaan bahan, kualitas makanan, dan distribusi. “Satgas juga berperan penting dalam mengatasi kendala seperti tumpang tindih data penerima manfaat dan potensi keracunan pangan, serta menggerakkan ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM dan petani sebagai penyedia bahan makanan,” terangnya.
Selama ini menurut Carlof, masalah pelaksanaan terkait MBG langsung dilaporkan ke pusat, padahal dampaknya pertama kali dirasakan pemerintah daerah. “Dengan adanya satgas, solusi bisa diambil lebih cepat di lapangan karena pemerintah daerah bisa menangani langsung,” jelasnya.
Sementara, program MBG di NTB tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja bagi warga lokal. Hingga pertengahan September 2025, sebanyak 11.650 tenaga kerja telah terserap melalui program ini dari target total 29.891 orang.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya mengawal program ini secara serius. “Program MBG harus disukseskan maksimal, karena memberikan manfaat besar di bidang gizi dan ekonomi,” ujarnya.
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa tenaga kerja MBG tersebar di 269 dapur aktif yang dikenal dengan nama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Pekerja yang terlibat memiliki berbagai peran, mulai dari juru masak, tenaga distribusi, keamanan, akuntan, hingga ahli gizi.
“Jika seluruh kebutuhan 613 SPPG terpenuhi, maka akan ada sekitar 29.891 tenaga kerja yang terserap. Ini peluang kerja besar di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” jelas Ahsanul, belum lama ini di Mataram.
Program MBG juga telah melayani 862.734 penerima manfaat dari potensi 1.850.501 jiwa — setara dengan 47% cakupan. Sisanya, sekitar 987.767 jiwa, masih menunggu giliran.
Sasaran program mencakup Peserta didik dari PAUD hingga PKBM. Santri pondok pesantren. Anak berkebutuhan khusus (SLB). Balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dibandingkan dengan capaian nasional yang masih di angka 27–28 persen (23 juta jiwa), NTB dianggap sebagai salah satu provinsi dengan implementasi tercepat dan terstruktur dalam program MBG.
MBG NTB menggandeng 944 mitra lokal, termasuk 25 koperasi, 3 BUMDes, 469 UMKM, 447 supplier bahan pangan.
Efeknya langsung terasa di pasar tradisional. Menurut Ahsanul, banyak pedagang yang kini mengaku dagangannya ludes sejak pagi. “Kalau dulu baru habis sore, sekarang jam 10 pagi sudah habis. Ini bukti MBG menggerakkan ekonomi local,’’ jelasnya.
(bug)
