Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa menargetkan setiap tahunnya akan menangani 100 unit rumah tidak layak huni (RLTH). Anggaran penanganan itu bersumber dari APBD, APBN, maupun dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
“Kami targetkan setiap tahun ada penanganan RTLH baik itu pembangunan rumah baru (Backlog) maupun untuk peningkatan kualitas hunian dan di tahun 2024 kita sudah menuntaskan 130 unit RTLH,” kata Kepala Dinas PRKP melalui Kabid Kawasan Permukiman, Rizqi Helfiansyah kepada Suara NTB, Jumat (5/12).
Rizqi melanjutkan, pemerintah pun meyakinkan program 3 juta rumah tersebut tidak hanya pembangunan baru semata. Melainkan adanya penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak terutama di wilayah pesisir. “Pada prinsipnya kami masih menunggu informasi dari pusat untuk pelaksanaan terhadap program tersebut supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, ” ujarnya.
Diakuinya, penanganan terhadap RTLH hampir setiap tahun diusulkan baik melalui APBD, APBD Provinsi maupun APBN. Hanya saja jumlah yang ditangani belum maksimal dari yang diusulkan, bahkan di tahun 2024 pihaknya hanya mendapatkan 130 RTLH.
“Kalau dari APBN memang tidak ada pembangunan baru untuk tahun ini dan kami berharap dengan adanya Kementerian PKP bisa mendukung penanganan RTLH di Sumbawa, ” ucapnya.
Rizqi pun memastikan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian PKP terkait program 3 juta rumah tersebut. Selain itu, pihaknya juga tentu akan memperbaharui data RTLH yang berada di wilayah setempat untuk dilakukan pengusulan lebih lanjut.
“Kita tunggu regulasinya lebih lanjut terkait program tersebut termasuk berapa jumlah rumah yang akan ditangani di tiap daerah termasuk desa, ” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, penerima bantuan untuk RTLH ini rata-rata masyarakat dalam kategori berpenghasilan rendah (MBR). Namun tetap perlu dilakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan besaran bantuan yang akan diterima nantinya.
“Rata-rata masyarakat yang kita bantu untuk RTLH yakni berpenghasilan rendah, dengan tetap melihat kondisi di lapangan,” tukasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) perkim NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan tahun 2025 ini akan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni target perbaikan 174 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB, kecuali Kota Bima.
Target tahun ini ada 174 rumah yang kami perbaiki di kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi. Hanya sejumlah itu yang bisa kerjakan tahun ini, sesuai anggarannya yang tersedia, ujar Baiq Nelly di Mataram kemarin.
Ia menjelaskan, anggaran program tersebut bersumber dari APBD NTB, dengan alokasi Rp20 juta per rumah. Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Nelly menambahkan, hingga awal Oktober 2025, progres fisik program perbaikan rumah telah menunjukkan hasil menggembirakan. Dari total 1.115 paket pekerjaan rehabilitasi kawasan permukiman, sebanyak 800 paket sudah dikontrakkan dan sisanya sedang dalam proses penyelesaian administrasi. Kami berdoa kondisi cuaca tetap cerah agar tidak menghambat pekerjaan di lapangan, tambahnya.
Program peningkatan kualitas rumah ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di kawasan permukiman kumuh dan memiliki legalitas lahan. Syarat utama penerima bantuan adalah memiliki tanah sendiri, berdomisili di NTB, dan tinggal di kawasan kumuh kewenangan provinsi.
Secara teknis, rumah penerima bantuan harus memenuhi kriteria kelayakan struktur, atap, dinding, dan memiliki kamar mandi layak sebagai bagian dari indikator pengentasan kemiskinan.(ils/bul)
