Sumbawa Besar (suarantb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kunjungan lapangan sebagai salah satu bentuk persiapan penetapan Desa Bungin sebagai kampung nelayan Merah Putih yang dicanangkan Pemerintah pusat.
“Sudah tiga hari tim KKP berada di pulau Bungin untuk melakukan visitasi dalam rangka percepatan pembentukan kampung nelayan merah putih,” Kata Kadislutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Suara NTB, beberapa waktu lalu.
Kunjungan tim dari KKP tersebut juga dalam rangka pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang kampung nelayan Merah Putih. Salah satunya pembangunan dermaga, gudang beku (coldstrorage), pabrik es, dan kantor pengelola koperasi desa Merah Putih.
“KKP juga akan membangun kios perbengkelan, bengkel alat penangkapan ikan, sentra kuliner dan gedung serbaguna dengan ukuran 30×25 meter,” ucapnya.
Dayat meyakinkan, untuk merealisasikan proyek tersebut KKP sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 miliar tergantung hasil pengecekan lapangan. Sebelumnya pemerintah juga sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp12 miliar berdasarkan kebutuhan di kampung nelayan Merah Putih tersebut.
“Kontrak untuk pelaksanaan terhadap proyek tersebut sudah berjalan di Kementerian KP yang dimenangkan PT Adhi Karya untuk fisiknya tinggal kita menunggu informasi lebih lanjut,” ujarnya.
Fasilitas pendukung tersebut nantinya akan dikelola oleh koperasi merah putih yang saat ini tengah dibentuk oleh Pemerintah. Sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi di masyarakat wilayah pesisir dan tujuan akhirnya menurunkan angka kemiskinan.
“Tujuan akhir dari program tersebut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat desa sekaligus penataan kawasan nya agar tidak terkesan kumuh,” ujarnya.
Seraya menambahkan, tujuan akhir dari program tersebut tentu sangat bagus demi kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Sementara hasil kordinasi terakhir dengan kepala desa Bungin untuk pelaksanaan program tersebut tidak memiliki kendala selama ini.
“Ketersediaan tanah menjadi kendala di Desa Bungin, tetapi kami tetap akan mencari solusi terbaik agar kendala ini bisa diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur penunjang bisa dilakukan,” tukasnya.
Sementara itu, Pemprov NTB berencana memperluas usulan Program Kampung Nelayan Merah Putih untuk kuota tahun 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim menjelaskan pihaknya memanfaatkan waktu pengajuan hingga 31 Desember 2025, untuk mendorong semakin banyak desa pesisir ikut serta dalam program nasional tersebut.
Program Kampung Nelayan Merah Putih, merupakan agenda nasional yang didorong Presiden Prabowo Subianto, dengan target pembangunan 1.000 hingga 2.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.
“Dari peluang yang ada, kita akan memanfaatkan kesempatan ini, untuk melakukan pembinaan sekaligus memperluas cakupan usulan,” ujar Muslim. NTB saat ini tercatat telah memasukkan 31 usulan desa, meski setelah diverifikasi masih ditemukan beberapa data ganda.
Sehingga di dalam pencatatan terbaru sistem, jumlah usulan bersih 28 desa, namun sebagian merupakan kegiatan budidaya. Padahal, fokus pembiayaan program ini masih diarahkan khusus pada penataan kampung nelayan berbasis perikanan tangkap.
Melihat peluang yang masih terbuka lebar, NTB menargetkan bisa mengusulkan sekitar 40 desa untuk kuota 2026. Pemerintah kabupaten/kota se-NTB didorong untuk terus menambah usulan hingga akhir 2025. (ils)
