Mataram (suarantb.com) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P memaparkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029. Kali ini, fokus pada pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan kesejahteraan.
Menurut Bupati, sesuai dalam dokumen RPJMD, untuk mewujudkan misi kelima, pemerintah daerah disebut akan fokus pada penanggulangan kemiskinan.
Target ini akan sejalan dengan program ketahanan pangan, peningkatan IPM, serta pengurangan pengangguran dan kesenjangan pendapatan.
Bupati Jarot menegaskan bahwa dokumen RPJMD ini merupakan instrumen strategis yang memuat visi, misi, program prioritas, arah kebijakan, serta indikator kinerja yang disusun berdasarkan potensi wilayah dan isu-isu strategis baik global, nasional, regional, maupun lokal.
Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029, yakni “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera”, menjadi landasan utama arah pembangunan ke depan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan lima misi pembangunan.
Pada misi ketiga, Pemerintah Kabupaten Sumbawa fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur guna meningkatkan akses masyarakat dan konektivitas antar wilayah.
Revisi RTRW ditargetkan selesai tahun 2025 untuk mempercepat pemanfaatan lahan bagi investasi.
Selain itu, kualitas lingkungan ditingkatkan melalui program “Sumbawa Hijau Lestari”, yang mencakup penataan permukiman, perbaikan RTLH, dan penyediaan ruang terbuka hijau.
Bupati menegaskan, RPJMDKabupaten Sumbawa 2025–2029, menyoroti pentingnya penanganan degradasi lahan dan deforestasi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam dokumen tersebut menyebutkan, Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan serius kerusakan lingkungan.
“Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam hal degradasi lahan dan deforestasi,” tertulis dalam RPJMD.
Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Pemkab Sumbawa telah melaksanakan berbagai program rehabilitasi lahan kritis dan reforestasi hutan. Upaya penanaman kembali (reboisasi) di wilayah yang mengalami degradasi menjadi prioritas utama dalam kebijakan lingkungan daerah.
“Penanaman kembali hutan di berbagai wilayah yang mengalami degradasi telah menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan Kabupaten Sumbawa,” ujar Bupati Jarot.
Pemkab Sumbawa juga memperkuat strategi pemulihan ekologi melalui penanaman spesies pohon lokal, untuk menjaga keberlanjutan ekosistem alami.
Selain program reforestasi, pemerintah mendorong penerapan sistem agroforestri yang memadukan sektor pertanian dan kehutanan dalam satu kawasan. Pendekatan ini dinilai lebih ramah lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah juga mendorong penerapan sistem agroforestri, yaitu kombinasi antara pertanian dan kehutanan yang ramah lingkungan,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot akan menindak tegas pelaku atau mafia perusak hutan di wilayah Sumbawa.
Ia mengungkapkan, jika ada masyarakat yang melakukan aktivitas perusakan hutan, Pemkab Sumbawa akan memberikan sanksi. Bahkan berujung dipenjara.
“Pemerintah akan menindak tegas pelaku perusakan hutan hingga hukuman penjara, sebagai efek jera,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, program pembangunan yang dijalankan Pemprov NTB mengutamakan prinsip berkesinambungan dan berkelanjutan.
Artinya, semua program pembangunan yang dilakukan harus tetap sejalan dengan pelestarian lingkungan. ‘’“Kami ingin meningkatkan PAD, tetapi di waktu yang sama tidak ingin mewarisi kerusakan kepada anak cucu kita,” kata Gubernur Iqbal beberapa waktu lalu.
Gubernur Iqbal mencontohkan dalam pembangunan sektor pariwisata. Penguatan konsep pariwisata berkelanjutan sangat penting, mengingat kontribusi sektor pariwisata yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. (r)
