Mataram (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa membentuk Satgas Gakkum atasi sampah. Ini merupakan wujud perpaduan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Satpol PP Sumbawa dengan dukungan Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitiri.
Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P meluncurkan satuan tugas (Satgas) penegakkan hukum (Gakkum) Persampahan pada Jumat malam, 5 Desember 2025.
“Malam ini kita melaunching Satgas Gakkum Persampahan, kita buat Satgas Gakkum persampahan,” kata Jarot saat meluncurkan programnya di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.
Pembentukan satgas ini merupakan bentuk konkrit Pemkab Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Jarot mengatasi persoalan sampah di tanah bersemboyan “Sabalong Samalewa” tersebut.
Menurutnya, penanganan persoalan sampah di Sumbawa harus memerlukan terobosan baru. Tidak bisa hanya menyalahkan adanya pembuangan sampah sembarang.
“Jangan kita hanya tindak salah saja, tapi harus reward bagi orang yang berprestasi. Supaya yang lain takut berbuat salah, yang sudah berbuat baik lebih semangat lagi karena ada reward. Jadi bukan hanya menindak tapi ada penghargaan,” bebernya.
Selain itu, Bupati Jarot juga menggenjot program 100 bank sampah yang tersebar di desa dan kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.
Ke depannya pemerintah juga akan mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait dengan jenis-jenis tempat sampah berdasarkan warnanya.
Untuk tempat sampah berwarna hijau, diperuntukkan bagi sampah-sampah dedaunan. Sementara kuning untuk botol dan merah untuk sampah yang bersifat logam dan kaca. “Baru kita pilih, mana yang bisa kita olah,” ujarnya.
Ia menyebut, launching program ini bukan hanya diluncurkan secara seremonial saja. Namun juga bentuk komitmen Pemda Sumbawa menindaklanjuti visi misi Bupati Jarot. “Kita tindaklanjuti dalam tindakan nyata. Kita mulai dari kantor dan ke seluruh rumah di Sumbawa,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu terkait hutan dan sampah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov NTB akan menerapkan kebijakan yang berwawasan lingkungan.
Kebijakan ini akan diintegrasikan ke dalam setiap program yang akan dilaksanakan ke depan. Kebijakan ini akan diintegrasikan ke dalam setiap program yang akan dilaksanakan ke depan. “Semua visi misi dan program yang dilakukan Pemprov NTB harus berwawasan lingkungan, terutama urusan hutan dan sampah,” katanya, beberapa waktu lalu.
Terkait kerusakan hutan, Gubernur Miq Iqbal mengatakan harus segera diatasi. Satu satunya langkah paling efektif yakni melakukan penanaman pohon.
“Penanaman pohon akan membuat lingkungan jadi baik, air bersih bertambah, oksigen tersedia, dan bisa mencegah banjir dan longsor,” katanya.
Karena itu, Gubernur Iqbal mengajak semua pihak untuk terus menggalakkan penanaman pohon dan pelestarian lingkungan. Karena kerusakan lingkungan dipicu kondisi hutan yang rusak. (rr)
