Sumbawa Besar (Suara NTB) – Salah satu fokus utama Pemkab Sumbawa untuk isu air saat ini adalah Hutan Ai Papang. Langkah ini dilakukan Pemkab Sumbawa dengan memperketat pengawasan hutan untuk menyelamatkan kawasan strategis hulu bendungan.
“Izin di Hutan Ai Papang hanya untuk Bendungan Beringin Sila. Aktivitas lain tanpa izin termasuk ilegal,” tegas Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, Senin, 8 Desember 2025.
Dalam rapat koordinasi Satgas Perlindungan Hutan, Sekda menegaskan, tidak ada izin pemanfaatan hutan di Ai Papang selain untuk kepentingan Bendungan Beringin Sila.
Pemkab Sumbawa juga menekankan penegakan hukum. Gubernur NTB telah menyetujui penempatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) langsung di Sumbawa.
“Pak Bupati menelepon Pak Gubernur di depan saya. Penyidik KPH akan ditempatkan di Sumbawa sehingga kasus pidana kehutanan tidak lagi harus dibawa ke Mataram. Ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan memutus rantai perusakan hutan, termasuk penggunaan alat berat ilegal. Pemkab menegaskan pendekatan ini mengutamakan edukasi dan penataan regulasi, bukan sekadar pidana.
Pemkab Sumbawa akan menggelar rapat maraton dengan tujuh Kepala KPH, para Camat, dan pihak terkait dalam dua hari ke depan. Rapat bertujuan memetakan titik-titik kritis perbatasan dan menyinkronkan data antarwilayah.
“Kita ingin alam tetap terjaga dan masyarakat aman. Pemda membantu KPH, dan KPH membantu kita agar bencana seperti longsor dan banjir tidak terjadi,” urainya.
Pemkab Sumbawa menekankan pentingnya kelestarian hutan di hulu bendungan untuk menjaga usia dan fungsi bendungan yang dibangun dengan biaya Rp 1,8 triliun. Menurut Sekda Budi, langkah agresif ini diambil bukan tanpa alasan, angka pembangunan ini setara dengan satu kali APBD Sumbawa.
“Apa yang dibangun senilai Rp 1,8 triliun ini adalah uang yang banyak, setara satu kali APBD Sumbawa sekarang. Jika kita pertaruhkan Beringin Sila menjadi kosong (tanpa air karena kerusakan hutan), berarti sama saja kita menyia-nyiakan APBD kita,” tegasnya.
Sebagai solusi, Pemda meluncurkan program “Rehabilitasi Kolaboratif” yang melibatkan masyarakat secara kelembagaan dan bekerja sama dengan TNI untuk menanam pohon. (r)
