Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memastikan arah pembangunan tahun 2026 berdasarkan RPJMD akan difokuskan pada penguatan pelayanan dasar dan pemenuhan program prioritas daerah.
“Seluruh alokasi belanja daerah disusun untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Sekaligus mendukung program strategis nasional,” Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. H. Budi Presetiyo, kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).
Budi menjelaskan, struktur belanja daerah tahun 2026 dibagi ke beberapa sektor utama, belanja aparatur, belanja jaminan kesehatan, jaminan kerja dan kematian, serta asuransi daerah. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penguatan pelayanan publik, termasuk operasional pelayanan satu pintu.
“Orientasinya jelas, semua harus kembali pada prioritas RPJMD yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” sebutnya.
Budi melanjutkan, belanja daerah juga akan diarahkan untuk mendukung program hijau lestari, penanggulangan kemiskinan, dan pemenuhan operasional seluruh perangkat daerah. Termasuk juga rangkaian kegiatan dalam Kalender Sumbawa Event untuk mendukung sektor pariwisata.
“Event-event tersebut kita rancang untuk meningkatkan kunjungan wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan. Sementara pembangunan jalan baru dilakukan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD), serta skema kontrak multi-years.
“Karena ruang fiskal untuk proyek besar masih terbatas dan diarahkan pada pemeliharaan maupun penguatan akses pendukung sehingga kita akan fokus ke pemeliharaan,” ujarnya.
Pola pembangunan nantinya akan berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat kordinasi dan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat untuk menjemput program.
“Fokus utama kita tetap pelayanan publik seperti infrastruktur tetap terbiayai meski hanya pemeliharaan. Untuk peningkatan, tentu kita berharap skema pendanaan dari pusat,” tukasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, dalam setiap kunjungan ke Pulau Sumbawa, selalu menekankan komitmen untuk membangun kedua pulau di NTB, Lombok dan Sumbawa, dalam keseimbangan yang berkeadilan. ‘’Paradigma baru pembangunan NTB, adalah keseimbangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penganggaran,’’ jelas Gubernur Iqbal, Selasa (2/12).
Faktanya, dalam Tahun Anggaran 2025 ini, beberapa anggaran besar dan ruas jalan provinsi di Pulau Sumbawa sedang ditangani. Seperti ruas Jalan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ruas Jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa. Kemudian peningkatan status Rumah Sakit Manambai Abdulkadir. Penggantian Jembatan Doro O’o Bima, dan peningkatan status Rumah Sakit Provinsi di Bima. Serta beberapa proyek lainnya, melalui Inpres Jalan Desa (IJD). Seperti ruas Jalan Batudulang-Tepal, Tepal Baturotok dan Lenangguar-Teladan, dengan anggaran yang cukup besar.
Bahkan Pemerintah Provinsi NTB kata Iqbal, bertekad untuk menangani seluruh jalan provinsi yang ada di NTB, khususnya yang terdapat di Pulau Sumbawa. Melalui APBD Provinsi NTB secara bertahap, hingga tuntas, bagi tercapainya kemantapan jalan di seluruh wilayah Provinsi NTB. ‘’Kami, Iqbal-Dinda, sebagai pasangan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB bertekad, untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi di kedua pulau, Lombok dan Sumbawa, hingga mencapai status mantap. Karena ini komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi,yang sudah tertuang dalam RPJMD,’’ tandas Iqbal. (ils)
