Mataram (suarantb.com) — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025. Acara ini bertempat di Aula Ramayana Hotel Puri Saron, Rabu, 10 Desember 2025. Acara yang berlangsung mulai pukul 14.00 Wita ini dihadiri oleh pengurus partai politik tingkat provinsi serta unsur perangkat daerah terkait.
Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kabid Poldagri Bakesbangpoldagri NTB. Laporan ini menekankan pentingnya pemahaman teknis bagi parpol. Dengan ini, pengelolaan dan pelaporan dana bantuan keuangan dapat dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu.
Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ruslan Abdul Gani menegaskan bahwa transparansi dan tata kelola keuangan parpol adalah elemen penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Dalam sambutannya, ia memaparkan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.
‘’Dasar hukum, mekanisme penyaluran serta kewajiban pelaporan penggunaan dana untuk pendidikan politik masyarakat,’’ ujarnya.
Materi kedua disampaikan oleh Inspektorat NTB dengan tema “Pengawasan dan Audit Bantuan Keuangan Partai Politik: Mencegah Penyimpangan, Menjamin Akuntabilitas.” Penyaji menekankan perlunya kepatuhan parpol terhadap standar audit dan pentingnya sistem pelaporan yang tertib.
Sesi terakhir disampaikan oleh BPKAD NTB dengan judul “Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.” Materi ini menjelaskan alur administrasi, ketentuan teknis pertanggungjawaban serta solusi atas kendala yang sering muncul dalam proses pelaporan.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan bantuan keuangan parpol di NTB berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Semua peserta berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola internal demi memperkuat kualitas demokrasi daerah. (era/*)
