Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi NTB berada dalam situasi siaga terhadap ancaman krisis air yang dipicu oleh perubahan iklim ekstrem dan tekanan pembangunan. Menyikapi kerentanan hidrologis ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB pun mengambil langkah jitu dengan menggeser fokus dari sekadar pengelolaan hutan menjadi strategi “Water Security” terintegrasi, menjadikan konservasi mata air dan penegakan tata ruang sebagai prioritas utama.
Langkah strategis ini merupakan respons cepat terhadap temuan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025–2029.
Faktanya, saat ini daerah NTB memang sedang berada di bawah ancaman dimana 96% wilayah di bawah tekanan air. Daerah di NTB memiliki karakteristik yang khas. Pulau Lombok yang padat penduduk dengan hutan pegunungan basah dan Pulau Sumbawa yang luas dan kering—membuat pengelolaan air menjadi sangat rentan.
Sejumlah sumber menyebutkan, di musim kemarau ekstrem, tercatat defisit air permukaan di NTB dapat mencapai 40–50% dari kebutuhan irigasi dan domestik di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, seperti DAS Jangkok di Lombok.
Sementara itu, Data BPS/BMKG menunjukkan kenaikan suhu rata-rata tahunan di NTB telah mencapai sekitar 0,8 hingga 1,0 derajat Celsius dalam dua dekade terakhir. Peningkatan suhu ini meningkatkan laju evapotranspirasi dan mempercepat kekeringan.
Plt. Kepala DLHK NTB, Ir. Ahmadi menyebutkan sejumlah situasi yang patut menjadi catatan serius. Krisis air bukan hanya masalah alami, tetapi juga hasil dari dinamika tata kelola lahan. Alih fungsi lahan konservasi menjadi perumahan, industri, atau pertanian non-konservatif menjadi pemicu utama penurunan debit mata air.
“Air adalah urusan vital. Konservasi mata air dan perlindungan kawasan resapan air tidak bisa lagi ditawar. Kita harus segera mengidentifikasi dan memulihkan setidaknya 300 titik mata air utama yang terancam di Lombok dan Sumbawa melalui program Konservasi Sumber Air (KS71),” tegas Ir. Ahmadi.
Program ini melibatkan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan unit DLHK untuk:
Pemetaan Spasial: Identifikasi mata air dan penetapan zona perlindungan 200 meter di sekelilingnya.
Rehabilitasi Vegetasi: Penanaman jenis pohon lokal yang berfungsi optimal sebagai penyimpan air (misalnya, beringin, aren, dan bambu).
Ancaman terbesar terhadap cadangan air tanah adalah pembangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, DLHK NTB juga memperkuat fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang (KS81) dengan:
Audit Lingkungan: Melakukan audit ketat terhadap izin-izin pembangunan (perumahan, pariwisata, industri) di kawasan hulu dan resapan air.
Sinergi Penegakan: Bekerja sama dengan Satpol PP dan OPD terkait untuk menindak tegas pelanggaran yang menyebabkan kerusakan fungsi hidrologi.
Intervensi Bentang Alam dan Solusi Adaptif
DLHK NTB juga memperluas intervensinya pada skala yang lebih besar, yaitu di tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah pesisir.
Rehabilitasi DAS Prioritas: Ditargetkan pemulihan minimal 15.000 hektare lahan kritis di hulu DAS prioritas (misalnya DAS Dodokan dan Brang Biji) melalui program agroforestri dan reboisasi masif.
Mangrove dan Pesisir: Memperkuat ekosistem pesisir, khususnya mangrove, yang krusial tidak hanya untuk perlindungan abrasi tetapi juga untuk mencegah intrusi air laut ke daratan yang merusak akuifer air tawar.
Infrastruktur Konservasi: Mendorong pembangunan infrastruktur air skala mikro di pedesaan, seperti kolam retensi, embung, dan sumur resapan, untuk meningkatkan infiltrasi air tanah dan mengurangi run-off.
“Ketahanan air yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat, tata ruang, dan ekosistem hutan kita bekerja secara terpadu. Pemerintah berkomitmen menjadikan konservasi dan kepatuhan tata ruang sebagai Investasi Generasi untuk memastikan NTB memiliki cadangan air yang lestari di tengah badai perubahan iklim,” pungkasnya. (r)
