Selong (Suara NTB) – Kondisi koleksi buku di Perpustakaan Daerah Lombok Timur (Lotim) masih jauh dari ideal. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim, Dr. H. Mugni, mengungkapkan jumlah koleksi saat ini tercatat sekitar 24 ribu eksemplar, dengan pengadaan terbanyak sebanyak 4.000 buku pada tahun 2025.
Menjawab Suara NTB di Selong, kemarin, Dr. Mugni menjelaskan keterbatasan koleksi buku ini dipengaruhi tidak engadaan selama tiga tahun terakhir. “Yang dinilai oleh tim akreditasi adalah progres tiga tahun belakang, bukan tahun pelaksanaan. Sementara selama 2022, 2023 dan 2024, tidak ada pengadaan buku sama sekali,” ungkapnya. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab nilai akreditasi perpustakaan kurang optimal.
Ia menegaskan perlunya pengadaan rutin meski dalam jumlah kecil. “Harus ada, meski tidak melihat jumlah anggarannya. Minimal Rp 7 juta dibutuhkan setiap tahun untuk mempertahankan standar,” ujarnya.
Mugni menambahkan, koleksi yang diadakan harus buku-buku baru untuk memenuhi standar minimal layanan sekaligus membuka peluang mendapatkan akses anggaran dari pemerintah pusat.
Selain koleksi, persoalan lain yang menjadi hambatan adalah keterbatasan tenaga arsiparis. Lotim juga kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan alat pelestarian naskah kuno dari pusat karena tidak memiliki SDM pendukung. “Arsiparis kita sangat terbatas. Itu juga yang membuat kita tidak kebagian dana pusat,” jelas Mugni.
Keterbatasan SDM tak hanya pada arsiparis, tetapi juga pustakawan. Saat ini Lotim hanya memiliki 7 pustakawan, padahal idealnya dibutuhkan ratusan untuk mengoptimalkan layanan dan pembinaan perpustakaan di berbagai wilayah. “Masih sangat lemah. Bahkan selama ini tidak pernah diusulkan. Mungkin karena dianggap sebagai tempat istirahat,” katanya.
Meski berbagai keterbatasan masih membayangi, Mugni menyampaikan bahwa Perpustakaan Lotim telah berhasil mencapai nilai akreditasi 91,23. Ia berharap hasil tersebut dapat mengantarkan Perpustakaan Lotim meraih predikat akreditasi “baik”, sehingga peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terus terbuka di tengah keterbatasan APBD daerah. (rus)
