Mataram (suarantb.com) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si memastikan kerja sama regional Bali, NTB, NTT yang ditandatangani ini telah selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk APBD, RPJMD, hingga RPJMN.
“Apa yang ditandatangani hari ini (kemarin) yang sebelumnya sudah dibahas di Bali ini adalah bagian daripada rencana kerja yang memang sudah dipayungi di dalam RPJMD bahwa sesuai dengan RPJMN,” ujarnya.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, kembali menggelar pertemuan di kawasan Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Provinsi NTB, Selasa (25/11). Penandatanganan antara tiga gubernur ini merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN).
Menurut Iswandi, ketiga Gubernur (NTB,Bali dan NTT) menunjukkan visi yang sama. Yaitu untuk memajukan kawasan Bali-Nusra. Karena itu, tahap awal kerja sama difokuskan pada lima sektor prioritas yang dinilai paling tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.
“Awalnya lima sektor, ini dimulai dari yang real menjadi kebutuhan mendesak daripada ketiga daerah yang berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan dirasakan. Nanti akan terbuka, yang utama itu ekonomi, dari sisi parwisata, kemudian perdagangan, didukung dengan konektivitas laut, darat, dan udara,” jelasnya.
Pemprov Libatkan 10 Kabupaten/Kota untuk Integrasi Pariwisata dan Komoditas
Sebagai langkah awal kerja sama, Iswandi menjelaskan Pemprov NTB akan berkonsolidasi dengan 10 kabupaten/kota untuk memetakan potensi pariwisata dan komoditas yang dapat diintegrasikan dengan Bali dan NTT.
Setiap kabupaten/kota di NTB, lanjutnya memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Misalnya, Lombok Utara yang memiliki Tiga Gili, Sumbawa dengan Samota, Lombok Timur, hingga Bima akan diidentifikasi potensi per sektor. Pemprov juga akan mengecek kebutuhan mitra di Bali dan NTT untuk memastikan kerja sama yang saling menguntungkan.
“Jadi semua akan teridentifikasi kesiapan-kesiapan daripada produktivitas daripada tiap-tiap kabupaten/kota, dan tentu kita akan mengecek kebutuhan di kedua provinsi itu seperti apa,” jelasnya. (era)
