Mataram (suarantb.com) – Laut kini tidak hanya sebatas menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai satwa air. Laut juga telah menjadi tempat bermuaranya sampah hasil aktivitas manusia. Karena itu, sampah laut menjadi isu strategis bagi NTB. Sebab, dampaknya terhadap pariwisata, perikanan, hingga kesehatan pesisir.
Analisis KLHS RPJMD Provinsi NTB menunjukkan, 80–85 persen sampah laut berasal dari daratan. Terutama dari sungai perkotaan yang menerima beban sampah rumah tangga.
Sungai Jangkok dan Meninting di Lombok serta Sungai Moyo dan Brangbiji di Sumbawa menjadi jalur utama aliran sampah sebelum mencapai laut.
Renstra DLHK NTB mengembangkan sistem manajemen sampah laut sebagai bagian dari KS63: Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Mangrove dan KS60: Sistem Sirkular Ekonomi Persampahan. Fokusnya meliputi pembersihan muara, pelebaran perangkap sampah, penguatan bank sampah pesisir, hingga patroli sungai.
DLHK memasang 20 unit perangkap sampah sungai (trash barrier) pada lokasi prioritas, melakukan operasi pembersihan muara setiap minggu, dan memperkuat fasilitas pemilahan sampah di TPST pesisir. Rehabilitasi mangrove seluas 500 hektare per tahun ikut diarahkan untuk menahan sampah yang masuk dari aliran sungai sekaligus memulihkan ekosistem.
Plt. DLHK NTB, Ir. Ahmadi, menjelaskan pentingnya menghentikan sampah dari sumbernya.
“Sampah tidak lahir di laut. Sampah lahir di rumah, di pasar, lalu hanyut ke sungai. Penyelesaiannya harus dimulai dari darat,” ujarnya.
Program ini juga menggandeng para nelayan melalui Skema Nelayan Pengumpul Sampah. Nelayan yang membawa kembali sampah anorganik ke darat mendapat insentif atau dukungan logistik dari pemerintah. Pendekatan ini terbukti efektif pada sejumlah pilot project pengurangan sampah laut.
Selain itu, Edukasi publik menjadi komponen penting. DLHK menggerakkan kampanye “Sungai Bersih, Laut Bersih,” memasukkan modul persampahan ke sekolah, serta melibatkan komunitas penyelam dan pecinta laut untuk monitoring kualitas pesisir.
“Kami berharap sistem manajemen sampah laut ini mampu menurunkan masuknya sampah ke laut hingga 40 persen pada 2029, sekaligus menjaga reputasi NTB sebagai destinasi wisata bahari yang bersih dan berkelanjutan,” pungkas Ahmadi. (r)
