Sumbawa Besar (suarantb.com) – Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot menginstruksikan pengamanan stabilitas harga pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yakni Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, serta menyambut Bulan Ramadan mendatang.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, pada Jumat, 12 Desember 2025.
Bupati Jarot juga memaparkan data yang menurutnya cukup memprihatinkan terkait ketahanan pangan daerah.
Ia mengungkapkan fakta bahwa 80 hingga 90 persen kebutuhan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumbawa saat ini masih mendatangkan pasokan dari luar, terutama Lombok.
Kondisi ini membuat harga pasar di Sumbawa sangat rentan terhadap gangguan distribusi eksternal. Bupati Jarot lantas memerintahkan Dinas Pertanian untuk segera mengambil langkah taktis.
Ia mendorong pemanfaatan lahan dataran tinggi, seperti kawasan Batu Lanteh dan Batu Dulang, sebagai sentra produksi sayur-mayur (kol, wortel, kentang) yang berproduksi sepanjang tahun, bukan lagi mengandalkan sawah tadah hujan.
“Kita punya lahan luas dan air berlimpah di gunung, tapi tidak ada yang menanam sayur. Dinas Pertanian harus garap ini, ini potensi besar untuk swasembada pangan kita,” pungkasnya.
Karena itu, Bupati Jarot meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan Perum Bulog, untuk bergerak cepat memutus mata rantai inflasi dan mengunci ketersediaan bahan pokok stratégis.
“Pastikan stok beras, gula, dan minyak goreng aman di gudang hingga pengecer. Jangan sampai terjadi kelangkaan menjelang hari besar hanya karena rantai pasok telat,” tegasnya.
Bupati Jarot tidak hanya fokus pada stok pabrikan. Ia menyoroti perilaku petani lokal yang dinilai latah sebagai pemicu utama inflasi komoditas sayur-mayur.
Menurutnya, petani Sumbawa cenderung menanam komoditas seperti cabai hanya saat harga sedang tinggi. Pola pikir ini justru menciptakan siklus inflasi daerah. “Saat harga anjlok karena panen raya, petani malas menanam lagi. Akibatnya, tiga bulan kemudian stok kosong, harga melonjak. Siklus ini terjadi berulang-ulang, harus kita hentikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan stok beras dan minyak aman. Salah satu upaya tersebut dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menjelaskan bahwa rangkaian GPM pada awal Desember digencarkan untuk menekan fluktuasi harga kebutuhan pokok yang mulai menunjukkan kenaikan.
“Memasuki Desember, komoditas yang paling banyak diburu masyarakat adalah beras dan minyak. Untuk cabai, bawang, dan tomat terjadi perubahan harga, namun stok masih aman,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Aidy menambahkan, rangkaian GPM akan terus dilaksanakan hingga menyongsong Tahun Baru sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT NTB ke-67.
Program GPM selama ini dinilai efektif meredam lonjakan harga di berbagai kecamatan. Pemerintah Provinsi NTB memastikan kegiatan serupa akan terus diperluas terutama di wilayah yang jauh dari akses pasar dan rawan inflasi, mengingat akhir tahun merupakan periode konsumsi tinggi.
Salah satu warga Lingsar, Ibu Jamilah, mengaku terbantu dengan adanya GPM di daerahnya.
“Ini sangat membantu. Tidak perlu ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok. Harganya juga lebih terjangkau meski selisihnya hanya dua ribu. Kami berharap kegiatan seperti ini terus digelar,” ujarnya.
Polda NTB juga turut memberikan stimulasi melalui pembagian donat dan aneka minuman kepada anak-anak sekolah sehingga produk UMKM yang dihadirkan dalam kegiatan GPM kali ini ludes terjual. (r)
