Sumbawa Besar (suarantb.com) – Provinsi NTB menyimpan berbagai kekayaan energi yang bersumber dari alam. Salah satunya di daerah Maronge, Kabupaten Sumbawa. Daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi (geothermal).
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029, potensi energi panas bumi tersebut berada di Kecamatan Maronge dengan estimasi kapasitas mencapai 6 Megawatt elektrik (MWe) untuk pemanfaatan langsung.
“Energi panas bumi sangat berpeluang untuk dikembangkan karena ketersediaannya yang sangat besar,” tertulis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025–2029.
Potensi ini merupakan bagian dari hasil survei nasional yang telah mengidentifikasi 251 lokasi panas bumi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi berada di Provinsi NTB. Satu di antaranya terletak di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.
Berdasarkan hasil penyelidikan, potensi panas bumi di Desa Maronge diindikasikan oleh munculnya sumber mata air panas berjenis bikarbonat dengan temperatur permukaan antara 35–43 derajat Celcius.
“Estimasi temperatur reservoir berdasarkan hasil perhitungan geotermal dengan menggunakan silica mixing sekitar 102 derajat Celcius dengan potensi energi sebesar 6 MWe,” tercantum dalam dokumen RPJMD tersebut.
Harapannya, pengembangan potensi geothermal mampu mendukung peningkatan ketahanan energi daerah, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Serta, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di wilayah sekitar.
Sementara itu, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., terlibat aktif dalam Rapat Kerja Strategis Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Rabu, 26 November 2025.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memantapkan arah pembangunan kawasan timur Indonesia, melalui kerja sama konkret antarprovinsi.
Bupati Jarot menyebut, Sumbawa memiliki posisi penting sebagai penghubung kawasan dengan potensi besar pada sektor pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan, hingga energi terbarukan.
“Sinergi Bali–NTB–NTT bukan hanya kolaborasi antarprovinsi, tetapi ruang percepatan pembangunan bagi daerah seperti Sumbawa. Ini kesempatan nyata untuk memperkuat konektivitas, mendorong pariwisata, dan membuka pasar lebih luas bagi produk unggulan kita,” ujarnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB pun berkomitmen untuk menjadikan kekayaan energi alami sebagai factor pengungkit pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (r)
