Sumbawa Besar (suarantb.com) – Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menargetkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa turun drastis hingga nol persen pada tahun 2028. Namun, Ia menyoroti kendala fundamental yang selama ini menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan, yakni validitas data yang amburadul.
Ia mengungkap fakta lapangan bahwa banyak bantuan sosial (Bansos) seperti BLT, bantaun sembako, hingga Raskin tidak tepat sasaran akibat faktor kedekatan atau nepotisme.
“Saya masih banyak mendengar laporan, warga yang punya akses atau kedekatan dengan perangkat desa atau petugas, itu yang terus dapat bantuan. Sementara warga yang benar-benar miskin dan tidak punya akses malah terabaikan,” ungkapnya.
Ia memasang target ambisius dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Sumbawa, pada, Kamis, 11 Desember 2025.
Sementara itu ia menyoroti, bantuan sosial seharusnya berfungsi sebagai stimulus untuk mengentaskan kemiskinan, bukan justru memelihara mentalitas kemiskinan. Jika data penerima tidak valid, negara hanya membuang anggaran miliaran rupiah tanpa hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan sosial jangan hanya memelihara kemiskinan. Kalau data salah, kita sama saja melestarikan kemiskinan itu sendiri. Penerima lama terus dipertahankan, padahal mungkin kondisinya sudah mampu,” tegasnya.
Guna memberantas praktik data asal-asalan tersebut, Wabup Ansori menginstruksikan penerapan prinsip One Data, One Planning, One Budgeting. Ia menuntut adanya integrasi data antar-sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Wabup Ansori memerintahkan pendataan ulang dilakukan secara bottom-up. Ia meminta Camat, Lurah, hingga Kepala Desa turun langsung memverifikasi kondisi riil warganya.
Pendataan tidak boleh hanya berbasis nama dan alamat (by name by address) di atas kertas, tetapi harus menyentuh kondisi faktual seperti kelayakan rumah, pekerjaan, hingga jumlah tanggungan.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat angka kemiskinan di NTB kembali mengalami penurunan. Per Maret 2025, persentase penduduk miskin mencapai 11,78 persen atau 654.570 jiwa. Angka ini turun dibanding September 2024 yang tercatat 11,91 persen (658.600 jiwa) dan Maret 2024 sebesar 12,91 persen.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, mengatakan penurunan sebesar 0,13 persen atau sekitar 4.000 orang ini tetap menjadi kemajuan yang patut diapresiasi, meski lebih kecil dibanding penurunan sebelumnya yang mencapai 1 persen.
“Ke depan, kami akan menekan angka kemiskinan melalui program Desa Berdaya. Salah satu komponen utamanya adalah Desa Tanpa Kemiskinan dengan metode graduasi, yaitu pendampingan intensif kepada masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem,” jelas Iskandar, kepada media beberapa waktu lalu.
Pendampingan akan difokuskan pada 106 desa miskin ekstrem di NTB, dengan 20 desa di antaranya menjadi Desa Berdaya Transformatif sebagai percontohan. Masyarakat yang memiliki potensi usaha, seperti beternak, akan diberikan modal berupa ternak beserta pendampingan hingga mampu menghasilkan keuntungan dan tabungan.
“Target kami, kemiskinan ekstrem yang saat ini berada di angka 2,04 persen atau sekitar 119 ribu jiwa bisa nol pada 2029. Untuk kemiskinan secara umum, harapannya di usia 80 tahun kemerdekaan RI, angkanya bisa turun menjadi di bawah 10 persen,” tegas Iskandar. (r)
