Sumbawa Besar (suarantb.com) – Triliunan rupiah mengalir dalam bentuk nilai produksi yang dihasilkan sawah-sawah dengan tanaman padi di Kabupaten Sumbawa. Ya, sektor pertanian khususnya komoditas padi di Kabupaten Sumbawa, terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029, kinerja padi Sumbawa mencatat tren peningkatan yang konsisten dan memberikan kontribusi besar terhadap produksi padi di Provinsi NTB.
Dalam kurun waktu 2020–2024, capaian pertanian padi di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan pada tiga indikator utama.
Rata-rata luas panen padi meningkat sebesar 1,48 persen per tahun, produksi meningkat rata-rata 4,80 persen per tahun, serta produktivitas meningkat rata-rata 3,45 persen per tahun.
“Komoditas padi Kabupaten Sumbawa memberikan kontribusi lebih dari 20 persen terhadap Provinsi NTB,” demikian tertulis dalam dokumen RPJMD tersebut.
Kontribusi produksi padi Kabupaten Sumbawa terhadap total produksi padi Provinsi NTB dalam rentang 2020–2025 tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun, yakni berkisar antara 20,25 persen hingga 33,95 persen.
Selain kontribusi terhadap provinsi, capaian produksi padi juga memiliki dampak ekonomi signifikan. Nilai produksi rata-rata mencapai Rp1.577.854.112.250 per tahun, menjadikan padi sebagai sektor strategis dan penopang utama perekonomian daerah.
“Kontribusi produksi padi ini mampu menopang ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB, sehingga menjadi sektor prioritas penguatan dan pengembangan ke depan,” tegas RPJMD.
IKP Kabupaten Sumbawa
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sumbawa menunjukkan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029, pengukuran IKP untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas akses, serta peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat.
“Pengukuran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai. Melalui produksi pangan lokal dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro dan mikro. Serta, tercukupinya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung perbaikan infrastruktur,” tertulis dalam RPJMD 2025–2029.
Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.
Pertumbuhan IKP dari tahun 2020 hingga 2023 tercatat mencapai 4,25 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,05 persen setiap tahun.
Sejalan dengan target pembangunan daerah, proyeksi IKP pada periode 2025–2029 mengalami peningkatan lebih tinggi, dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,40 persen per tahun.
Berdasarkan proyeksi tersebut, perkiraan nilai IKP Kabupaten Sumbawa pada tahun 2029 mencapai 91,99 persen dan masuk dalam kriteria “Sangat Tahan”.
Komitmen Bupati Jarot
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan, keberhasilan Kabupaten Sumbawa sebagai daerah lumbung pangan utama di NTB tidak hanya karena luasnya lahan pertanian. Tetapi juga oleh kemampuan, keterampilan, serta kekuatan kelembagaan dalam pengelolaan air irigasi.
“Sumber daya air yang berlimpah tidak akan memberikan manfaat optimal jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, peran kelembagaan seperti P3A, GP3A, dan IP3A sangat penting dalam menjaga kesinambungan sistem irigasi dan ketersediaan air bagi petani,” tegasnya, Kamis, 6 November 2025.
Ia menekankan, pembinaan kelembagaan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat manajemen pengelolaan air. Agar pemanfaatannya secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
“Dengan pembenahan dan penguatan pengelolaan air serta sistem irigasi di wilayah Kabupaten Sumbawa, kami optimis produksi pangan akan terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani,” ujarnya.
Bupati Jarot juga mengingatkan, pentingnya menjaga kelestarian sumber mata air sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
“Kita tidak bisa hanya mengelola air tanpa menjaga sumbernya. Jika hutan rusak, maka sumber mata air akan hilang. Dan itu akan menjadi kerugian besar bagi kita semua,” jelasnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB pun berkomitmen untuk menjadikan kekayaan alam dan komoditas seperti padi ini sebagai faktor pengungkit pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr.Ir.H. Iswandi, M.Si mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (r)
