Bima (Suara NTB) – Dalam kurun waktu hampir satu tahun terakhir, kawasan sepanjang jalan pinggir Pantai Kalaki, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, menjadi salah satu ruang publik favorit warga. Setiap sore hingga malam hari, area tersebut dipadati pengunjung yang datang untuk bersantai, menikmati suasana pantai, sekaligus menggerakkan aktivitas usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tumbuh secara alami di sekitarnya.
Fenomena ramainya Pantai Kalaki tersebut menunjukkan tumbuhnya ruang publik baru yang hidup di tengah masyarakat. Aktivitas warga yang datang setiap sore hingga malam hari, ditopang oleh keberadaan UMKM, memperlihatkan potensi kawasan ini untuk dikembangkan secara lebih terarah sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Masykur H. Ahmad, mengakui bahwa pihaknya sangat menyadari potensi besar Pantai Kalaki sebagai ruang kreatif dan destinasi wisata rakyat. Menurutnya, antusiasme warga yang konsisten hadir setiap hari menunjukkan kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang hidup.
“Kalau melihat fenomena warga yang ramai duduk dan berkumpul di Pantai Kalaki, sebenarnya ide kita banyak sekali. Di kawasan ini kita ingin membangun panggung kreasi sebagai pusat berbagai kegiatan, bahkan kita sempat merencanakan car free day,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (11/12/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang membuat berbagai rencana tersebut belum bisa diwujudkan. Kebijakan efisiensi anggaran dalam beberapa tahun terakhir, terutama pascapandemi Covid-19, berdampak signifikan pada kemampuan fiskal daerah.
“Kita tidak bisa bicara terlalu muluk di tengah kondisi efisiensi anggaran. Anggaran kami sangat terbatas, sehingga belum ada kegiatan yang benar-benar bisa langsung menyentuh kehidupan masyarakat, terutama yang bersifat fisik dan permodalan,” katanya.
Masykur menjelaskan, sejak pandemi hingga saat ini, kapasitas penganggaran APBD Kabupaten Bima mengalami tekanan serius. Dampaknya, pembangunan fisik di sektor pariwisata pun ikut berkurang secara signifikan, meskipun dalam dokumen perencanaan banyak program yang sebenarnya ingin direalisasikan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Dinas Pariwisata tidak tinggal diam. Dalam keterbatasan tersebut, pihaknya tetap berupaya melakukan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat serta pelaku usaha, meskipun belum mampu memberikan dukungan infrastruktur maupun permodalan.
“Kita minimal tetap bergerak. Edukasi dan pembinaan tetap kita lakukan, hanya saja untuk pekerjaan fisik dan dukungan modal, memang belum bisa kita bantu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Masykur menilai geliat di Pantai Kalaki merupakan peluang yang sangat baik untuk pengembangan wisata daerah. Ia menyebut, potensi pendapatan daerah sebenarnya dapat ditarik dari retribusi kawasan wisata, seperti Taman Kalaki, Asi Mbojo, Pesanggrahan Wawo, hingga Mada Oi Tampuro.
“Peluang itu sangat jelas dan bisa kita tangkap. Tinggal bagaimana ke depan kemampuan anggaran daerah membaik, sehingga rencana-rencana pengembangan itu bisa benar-benar diwujudkan,” pungkasnya. (hir)
