Sumbawa Besar (suarantb.com)-Sumbawa menjadi salah satu daerah yang memainkan peran penting bagi industri kopi di NTB. Komoditas kopi Kabupaten Sumbawa memberikan kontribusi terbesar terhadap kebutuhan Provinsi NTB.
Data yang tersaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, kontribusi produksi kopi Kabupaten Sumbawa terhadap Provinsi NTB rata-rata 42,27 persen per tahun dengan nilai produksi rata-rata Rp81.225.000.000.
Walaupun kontribusi kopi tersebut cukup dominan, namun volume produksi kopi Kabupaten Sumbawa masih belum optimal.
Dalam empat tahun terakhir, sejak tahun 2020 hingga 2024 (tahun 2022 tidak tersedia), kontribusi kopi Sumbawa terhadap Provinsi NTB mencapai 10.830 ton.
Rinciannya, tahun 2020 sebanyak 2.340 ton, tahun 2021 sebanyak 3.910 ton. Lalu, 2.290 ton pada tahun 2023 dan 2024.
Selain itu, komoditas hortikultura yang menjadi unggulan di Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2024 adalah bawang merah, tomat dan cabai rawit (sayuran semusim). Serta mangga, nangka, sawo dan pisang (buah-buah-buahan).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, terus memperkuat langkah pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang beragam. Sektor-sektor seperti pertanian, kelautan, peternakan, dan perkebunan menjadi fokus utama pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo menjelaskan, pemerintah daerah, terus berupaya mengarahkan transformasi ekonomi menuju sektor yang bersifat berkelanjutan.
“Sektor pertanian dan kelautan sebagai pilar utama, karena keduanya mampu menopang kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” kata Dedi seperti dilansir sejumlah media baru-baru ini.
Selain itu, sektor perkebunan juga tumbuh pesat. Kopi Sumbawa menyumbang lebih dari 42 persen produksi kopi NTB, sedangkan komoditas bawang merah terus meningkat dengan kontribusi 13,83 persen.
Dorongan Agrobisnis dan Agroindustri
Melalui RPJMD, pemerintah daerah mendorong penguatan agrobisnis dan agroindustri untuk menciptakan nilai tambah produk lokal.
“Hasil pertanian dan kelautan perlu diolah langsung di daerah. Gabah harus menjadi beras kemasan, jagung diarahkan menjadi bahan industri pakan, dan udang serta rumput laut harus diolah sebelum diekspor,” jelas Dedi.
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah daerah untuk membuka peluang investasi industri kecil, menengah, hingga besar. Upaya tersebut harapannya mampu memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (r)
