Taliwang (Suara NTB) – Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) mengalami lemot. Hal ini berakibat realisasi anggaran pemerintah daerah tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi terganggu.
Bermasalahnya aplikasi keuangan di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu sudah satu bulan berlangsung. Di KSB sendiri kondisi itu dirasa semakin berat karena ada target realisasi anggaran yang harus segera dituntaskan jelang akhir tahun. “Iya kita berkejaran dengan waktu ini. Sementara kinerja SIPD lamban,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul, Selasa (16/12/2025).
Hairul mengakui, pada dasarnya ada dua penyebab aplikasi SIPD menjadi lemot. Informasi yang diperolehnya, Kemendagri saat ini tengah melakukan pemeliharaan sistem. Sementara yang kedua, karena jaringan internet yang tidak stabil.
Untuk mengatasi hal itu, Hairul mengatakan, pihaknya intens berkomunikasi dengan Kemendagri. Sementara mengenai hambatan sinyal, beberapa OPD diarahkan mencari alternatif sumber internet agar proses pengimputan tetap berjalan lancar. “Info Kemendagri segera diselesaikan. Nah kalau soal internet ada OPD yang berinisiatif misalnya pakai Starlink dan tidak pakai sinyal telkom dulu supaya lancar,” ujarnya
Hal lain yang menyebabkan aplikasi SIPD lemot, Hairul memprediksi karena lonjakan pengguna (crowded) di waktu yang sama. Keyakinannya itu didasari aplikasi SIPD di jam-jam kerja sulit diakses. Karena itu, untuk menyisasatinya seluruh OPD yang melalukan pengimputan diarahkan mulai sore hingga malam hari.
“Kalau sore sampai malam hari lancar. Makanya saya minta OPD input-nya malam hari. Dan kalau sampai jelang tutup tahun tetap begini kemungkinan pengimputan kita lakukan juga di hari libur (Sabtu – Minggu) supaya realisasi anggaran terkejar,” cetusnya.
Untuk kelancaran pengimputan data ke SIPD, Sekda Hairul sendiri dalam sepekan terakhir rutin melakukan kunjungan ke OPD. Ia mengatakan, kunjungannya itu untuk memastikan tiap OPD telah menyiapkan setiap kebutuhan data yang akan diunggah ke aplikasi SIPD. Sehingga saat aplikasi SIPD berjalan normal proses pengimputan tidak terkendala soal data lagi. “Jangan sampai SIPD lancar, tapi OPD yang tidak siap dengan data-data yang dibutuhkan,” katanya.
Dengan kondisi aplikasi SIPD yang lemot itu, Hairul selanjutnya mengaku masih optimis realisasi anggaran daerah hingga akhir tahun memenuhi targetnya. Saat ini sebut dia, posisi serapan anggaran sudah mencapai kisaran 80 persen. “Di atas 90 persen sesuai target kita itu masih bisa terkejar per 31 Desember nanti,” klaimnya seraya mengungkap terdapat beberapa OPD dengan anggaran besar masih belum rampung melalukan pengimputan data ke SIPD.
“Seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian masih banyak. Dan kalau dinas itu selesai target di atas 90 persen realisasi anggaran kita pasti tercapai,” imbuhnya. (bug)
