Hari ini, 17 Desember 2025, NTB tepat berusia 67 tahun. Usia yang sudah terbilang dewasa untuk ukuran provinsi. Di bawah kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, banyak harapan dan aspirasi yang menunggu dari kabupaten/kota. Termasuk juga dari masyarakat.
SEPERTI aspirasi dari Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai refleksi atas capaian pembangunan yang telah dicapai. Ia menilai NTB telah bertransformasi dari daerah yang kurang maju menjadi daerah yang lebih maju kemajuan.
“NTB dulu pernah menjadi provinsi yang kurang maju, nah sekarang menjadi maju. Ini adalah salah satu bukti bahwa ada kemajuan,” ujar Haerul Warisin menjawab Suara NTB, Selasa (16/12/2025).
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti bandara dan Islamic Center sebagai penanda kemajuan yang nyata. Dalam peringatan HUT NTB nanti, Bupati berharap dapat ditampilkan berbagai program dan kegiatan yang menunjukkan peningkatan tersebut. Momen ini, menurutnya, penting untuk mengingatkan masyarakat tentang perjalanan wilayahnya dan melihat perbandingan kemajuan antara masa lalu dan sekarang.
Dirinya secara khusus menyoroti kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, yang dinilainya telah mampu menggerakkan perubahan signifikan dalam satu tahun terakhir. “Saya pikir lumayan bagus, beliau sudah mampu menggerakkan perubahan,” tuturnya.
Salah satu bentuk perubahan kebijakan yang diapresiasi adalah pengalihan perhatian dari korporasi besar ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program BANGGA NTB. “Yang pada awalnya terlalu banyak memberikan pinjaman atau memperhatikan korporasi, nah sekarang kesenjangan arahnya berubah menjadi perhatian kepada UMKM. Ini saya pikir sangat luar biasa,” jelasnya.
Dukungan pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga disebut berkontribusi menekan pengangguran dengan membuka ribuan lapangan kerja, yang diyakini akan semakin menguatkan pertumbuhan ekonomi NTB ke depan.
Di sisi lain, Bupati Lotim menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin baik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan pemerintah kabupaten. Contoh konkretnya adalah penanganan ruas jalan yang rusak berat selama belasan tahun. Berkat koordinasi intensif, ruas jalan sepanjang 4 kilometer Tanjung-Geres tersebut akhirnya dapat ditangani.
Mengenai koordinasi, semua kepala daerah selalu menjalin koordinasi dengan baik dengan Gubernur Iqbal. H. Iron menanbahkan harapannya agar Lombok Timur mendapatkan perhatian yang proporsional dari Pemprov NTB. Mengingat Lotim merupakan kabupaten yang luas dengan penduduk banyak, ia berharap pembangunan dapat berjalan seimbang dengan kabupaten dan kota lainnya di seluruh NTB, guna memastikan kemajuan yang inklusif dan merata.
Percepat Pemekaran Kecamatan
Begitu juga dengan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota diharapkan semakin meningkat untuk mendukung perkembangan di daerah. Melalui momentum HUT NTB, pihaknya berharap peran pembantuan yang melekat pada pemerintah provinsi mendukung percepatan perkembangan wilayah, khususnya Kecamatan Tiga Gili.
“Pemekaran Gili menjadi kecamatan khusus, tentu saja membutuhkan rekomendasi dari provinsi. Peran yang harus dilakukan sangat besar, dan kita optimis, Pak Gubernur sangat mendukung itu,” ungkap Najmul, Selasa (16/12/2025).
Bupati mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait pemekaran Kecamatan Tiga Gili, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, sejumlah pejabat lintas Kementerian turut hadir. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan hingga Kementerian Kehutanan menyatakan 3 Gili sangat layak dimekarkan.
Lebih lanjut dikatakan, pemekaran Gili akan mengacu pada regulasi Peraturan Presiden terkait pemekaran daerah-daerah kepulauan dan pulau terluar. Banyak aspek yang menjadi perhatian sehingga Gili harus dimekarkan, termasuk kepentingan pelayanan publik di kawasan strategis pariwisata nasional di 3 Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air.
Proses yang berkembang saat ini, ungkap Bupati, Pemda menunggu tahapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat dalam diskusi di Jakarta, Kementerian menjadikan Pemekaran Kecamatan Gili sebagai inisiatif pemerintah pusat.
“Pejabat Kementerian Dalam Negeri menginginkan agar Pusat nanti yang memerintahkan Lombok Utara untuk memekarkan Gili, karena ada kepentingan pemerintah pusat di kawasan itu,” jelasnya.
Kendati optimis terhadap pemekaran Gili, Najmul menegaskan pihaknya masih membutuhkan dukungan dari Pemprov NTB. Sebagaimana peran, fungsi Pemda NTB yakni menjembatani kabupaten dan pemerintah pusat, maka Pemprov NTB diharapkan dapat mendukung dengan langkah-langkah percepatan menuju pemekaran.
“Termasuk kaitan dengan kebijakan rasionalisasi Dana Transfer, saya menilai Pak Gubernur “care” dan peduli memperjuangkan aspirasi daerah-daerah. Apalagi di dalamnya, ada potongan TKD yang menyangkut kesejahteraan pegawai. Rasionalisasi itu sangat krusial, maka semua kabupaten sangat berharap pada peran Pak Gubernur,” demikian Bupati. (rus/ari)
