Sumbawa Besar (Suara NTB) – Masyarakat Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penanganan jembatan desa setempat yang rusak sejak tahun 2023. Sebab hingga saat belum ditangani secara maksimal.
“Kita sudah menunggu sejak lama terkait penanganan jembatan ini, tetapi sampai dengan tahun kedua ini belum juga ada keseriusan. Padahal masyarakat sangat membutuhkan jembatan ini,” kata Kepala Desa Lito, Maswarang, kepada Suara NTB, Senin (15/12/2025).
Maswar melanjutkan, pemerintah desa sebenarnya sudah sangat menginginkan jembatan ini bisa digunakan secara maksimal. Apalagi jelang musim panen sehingga akses masyarakat untuk mobilisasi hasil pertanian bisa maksimal.
“Kita terpaksa mengangkut hasil pertanian menggunakan motor sebelum kita pindahkan ke truk. Itupun kita harus mengeluarkan biaya lebih karena truk tidak bisa melewati jembatan itu,” ujarnya.
Masyarakat pun terpaksa menimbun sisi jembatan yang rusak dengan material seadanya agar masyarakat bisa menggunakan jembatan itu. Penimbunan itu pun dilakukan secara swadaya masyarakat setempat mengingat belum ada penanganan maksimal yang dilakukan pemerintah.
“Kita tetap menggunakan jembatan itu meskipun sangat berisiko karena tidak ada jalan lain. Kami juga sudah membuat jalan alternatif, tetapi tidak bisa kita gunakan saat musim hujan,” ucapnya.
Ia berharap kepada pemerintah untuk bisa serius menangani jembatan ini karena masyarakat sudah menunggu cukup lama. Apalagi jelang musim penghujan, sehingga jembatan ini dianggap sangat viital untuk memudahkan akses masyarakat.
“Kami sudah lama menunggu jembatan ini bisa terealisasi. Karena akses masyarakat sangat terganggu,” tambahnya.
Anggota DPRD Sumbawa Sukiman mendesak Pemkab untuk segera merealisasikan penanganan jembatan Lito yang rusak pascaditerjang banjir beberapa bulan lalu.
“Kita minta Pemda melalui dinas teknis, karena saya dengar akan menggunakan anggaran pusat. Jalur komunikasi teman BPBD untuk melakukan komunikasi dan koordinasi,” ucapnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut khawatir jika jembatan tersebut lamban ditangani dikhawatirkan kerusakannya akan semakin parah. Apalagi saat ini sudah masuk tahun kedua dan musim penghujan.
“Kami khawatir kalau tidak segera ditangani maka akan lebih memperparah kondisi jembatan karena memasuki musim penghujan,” ujarnya.
Sukiman menegaskan, penanganan segera jembatan Lito penting karena merupakan akses utama untuk transportasi dan jalur ekonomi masyarakat dan desa sekitar. Selain itu ada juga beberapa kecamatan lain yang menggunakan akses tersebut.
“Kita minta Pemkab segera melakukan komunikasi agar penanganan jembatan ini bisa segera terealisasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muhammad Nur Hidayat, memastikan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam penanganan lanjutan jembatan Lito yang rusak pascaditerjang banjir beberapa tahun lalu terus berproses.
“Revisi kami lakukan untuk menyesuaikan hasil verifikasi lapangan oleh BNPB yang dilakukan belum lama ini termasuk kondisi terkini dan metode pembangunan yang akan dilakukan nantinya,” ucapnya.
Ia melanjutkan, di dalam revisi desain dan RAB itu salah satunya pengecekan tanah untuk memastikan layak atau tidaknya. Hasilnya BNPB menyarankan agar konstruksi pembangunannya menggunakan bor pile (pengecoran tanah dengan kedalaman tertentu), berbeda dengan hasil RAB dari dinas PU.
“Jadi, di PU kabupaten tidak menggunakan bor pile melainkan sondir atau Cone Penetration Test (CPT) sehingga harus dihitung kembali kebutuhan anggarannya untuk bor pile,” pungkasnya. (ils)
