Oleh : Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si.
(Kepala Bappeda NTB)
PADA hari ini 17 Desember 2025, kita masyarakat NTB merayakan ulang tahun ke-67 Provinsi NTB. Tentu saat yang tepat untuk melakukan refleksi, muhasabah bagi kita masyarakat NTB dan tentu penting pula bagi pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Pemerintah Provinsi NTB yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal, mempunyai agenda yang mulia mengentaskan kemiskinan, yang dalam lima tahun ke depan terutama miskin ekstrem menuju nol. Jumlah miskin ekstrem saat ini lebih dari dua persen dari penduduk NTB. Sehingga pada tahun 2030 tingkat kemiskinan di NTB mencapai di bawah 10 persen dari jumlah penduduk NTB. Artinya lima tahun ke depan kita akan masih menghadapi isu kemiskinan ini.
Tripel agenda Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal-Dinda menurunkan kemiskinan akan ditempuh dengan menciptakan kemakmuran melalui ketahanan pangan. Serta menjadikan NTB sebagai destinasi berkualitas berkelas dunia yang dapat menjadi penggerak sektor ekonomi non tambang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pertanyaan yang muncul saat refleksi ulang tahun NTB ini, apakah skenario dan strategi yang telah dirancang akan dapat mengakselerasi penurunan kemiskinan lebih cepat dari target tahun 2029?
Menarik kita cermati langkah taktis yang mulai digulirkan yakni Desa Berdaya, sebagai suatu model orkestrasi untuk akselerasi pengentasan kemiskinan. Semua pihak diajak serta untuk fokus mengentaskan kemiskinan dari desa-desa.
Dalam artikel ini saya akan menjelaskan dari dua perspektif yakni perspektif internal dan eksternal. Internal dalam lingkungan pemerintahan sedangkan eksternal dari luar pemerintahan, seperti masyarakat, mitra pembangunan termasuk perguruan tinggi.
Perspektif Internal
Dalam pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa semua diarahkan untuk bekerja mengatasi problematika kemiskinan ini. Dengan demikian dari sisi kebijakan sudah semua berkomitmen sehingga dapat dinilai sudah on the track. Namun komitmen saja tidak cukup. Selama ini trend penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun terus berlangsung, tetapi masih tergolong rendah kecuali pada tahun 2023-2024 turun sebesar satu persen.
Artinya komitmen yang kuat belum cukup untuk dapat mengakselerasi capaian penurunan kemiskinan. Banyak faktor turunan yang perlu melengkapi komitmen kebijakan yang berpihak pada agenda penurunan kemiskinan.
Selain yang paling krusial yakni anggaran yang pro poor, di mana APBD mengalokasikan anggaran belanja yang berkualitas pada pengentasan kemiskinan. Nah di sinilah mulai muncul persoalan. Fiskal Provinsi maupun kabupaten/kota se NTB masih didominasi belanja pegawai dan kantor. Di sinilah tantangan setiap kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati /Walikota untuk memastikan dapat menekan belanja pegawai dan operasional kantor untuk memperbesar belanja langsung pada program / kegiatan pengentasan kemiskinan.
Belanja langsung program penanggulangan kemiskinan mesti diarahkan untuk pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Ketiga arah dan strategi anggaran pro poor itu harus konsisten dan berkelanjutan. Ini tidak mudah di tengah mindset dalam internal pemerintahan yang lebih menikmati kerja-kerja administratif yang sebatas mengatasi current isu ketimbang kerja-kerja yang substantif mengatasi persoalan yang mendasar. Birokrasi masih fokus diarahkan pada penyelesaian dengan pendekatan dinamis dan populer yang seringkali merasa rumit pada pendekatan kerja yang mendasar yang terkadang sangat teknis.
Ini kerumitan yang ada dalam pemerintahan yang mesti menjadi atensi seluruh jajarannya. Pada level manajemen diperlukan leadership yang mengawal dengan fokus dan ketat. Pada titik inilah seringkali lepas karena semua level manajemen merasa happy kalau di gong langsung oleh Top Leadernya.
Oleh karena itu, pada budaya birokrasi NTB yang masih tergolong paternalistik, melihat siapa yang bicara. Maka baik Gubernur maupun para Bupati/Wali Kota memerlukan sistem pengendalian yang efektif memantau team work agar fokus dan sinergis kolaboratif pada agenda prioritas pengentasan kemiskinan.
Inovasi Desa Berdaya yang diinisiasi Gubernur Lalu Iqbal bisa menjadi solusi dalam menguatkan sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam mengakselerasi penurunan kemiskinan menuju nol.
Fokus dan lokus pada desa sebagai suatu pendekatan kewilayahan dalam mengoperasionalkan peran provinsi dalam pembangunan wilayah pada setiap kabupaten dan kota menguatkan kepentingan bersama Gubuernut dan para Bupati/Wali Kota untuk bersma sama menurunkan kemiskinan
Dengan pola ini semua OPD Provinsi dapat mengambil peran menjadi pendamping dan pembina desa terutama pada desa-desa kantong kemiskinan. Untuk mengatasi isu-isu mendasar yang menjadi tusinya.
Setiap triwulan Gubernur dan para Bupati dapat memantau kinerja OPDnya dalam mengatasi problem mendasar pada setiap desa kantong kemiskinan dengan berbagai agenda intervensi yang dilaksanakannya.
Dukungan ketersediaan data yang memastikan intervensi yang efektif, tepat sasaran menjadi instrumen penting untuk mendukung kerja setiap OPD. Oleh karena itu, dari seluruh kantong kemiskinan yang ada saat ini, seluruh OPD mesti memahami siapa sasaran dan kelompok penerima manfaat dari setiap program intervensinya yang terkait dengan profile kemiskinan.
Lagi-lagi di sini diperlukan orkestrasi dari top manajemen maupun top leader untuk memastikan setiap OPD tetap fokus, tidak membuat agenda sendiri.
Keutamaan fokus mencapai kinerja yang akseleratif dalam penurunan kemiskinan sampai dapat menuju nol harus menjadi agenda yang berkelanjutan bagi semua. Sehingga seperti yang seringkali disampaikan oleh Gubernur Lalu Iqbal sebagai ibu dari segala masalah benar-benar akan teratasi.
Keseriusan Gubernur Lalu Iqbal mengatasi kemiskinan melalui Desa Berdaya sudah menjadi pilihan yang tepat. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Perlu kemauan kuat dari semua pihak, lebih-lebih mesin birokrasi mesti bekerja menjadi yang terdepan membangun semangat memerangi kemiskinan secara serius.
Belajar dari kebangkitan China mengatasi kemiskinan dimulai dari pemimpin dan birokrasinya. Pemimpin China membawa negaranya keluar dari kemiskinan didasari oleh kemauan yang kuat untuk keluar dari kemiskinan (Moving Out of Poverty) disertai semangat kaya adalah mulia karena hanya dengan memiliki kekayaan mereka akan dapat berbagi kepada orang lain sebagaimana ajaran sosialis yang mereka yakini.
Oleh karena itu Gubernur Iqbal mesti mengkampanyekan di setiap desa untuk menjadi Desa Berdaya. Desa Berdaya dapat didefinisikan sebagai desa yang masyarakatnya bisa berbagi kepada yang kekurangan. Masyarakatnya semua dapat naik kelas menjadi kelompok yang member. Meninggalkan atau menghentikan kebiasaan masyarakat yang senang menikmati bantuan terutama bantuan pemerintah yang seringkali dinilai sebagai Haq yang mesti diperoleh oleh semua. Semua hidup (termasuk lansia, disabilitas dan kelompok rentan) bermartabat, sehat, berpendidikan yang cukup, memiliki lapangan kerja, produktif.
Mentalitas “miskin” sebagai suatu kondisi yang menjadi syarat untuk mengakses beragam fasilitasi pemerintah harus dikikis sejak awal. Sebagai contoh anak dari keluarga mampu, ikhlas diberikan surat keterangan sebagai keluarga miskin hanya untuk mendapat peluang lebih prioritas ketika mengakses beasiswa pendidikan.
Berkaitan dengan perubahan mentalitas ini diperlukan suatu pendekatan multidimensi. Sehingga pemerintah mesti melibatkan aktor di luar pemerintah dalam pembangunan individu, keluarga, kelompok, masyarakat hingga bangsa. Dalam kaitan inilah terlihat bahwa pengentasan kemiskinan sangat jelas keterhubungannya dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan.
Artinya inti pembangunan bangsa adalah merubah bangsa yang miskin menjadi bangsa yang kaya. Atau yang lebih lunak dapat diartikan merubah bangsa yang hidup berkekurangan menjadi bangsa yang hidup berkecukupan. Kaya atau berkecukupan tentu mencerminkan suatu standar yang menggambarkan keberdayaan, tidak bergantung pada orang lain. Bahkan setelahnya diharapkan dapat berbagi.
Desa Berdaya dengan berbagai pendekatan yang dikembangkan oleh Gubernur Iqbal diharapkan menaikkan kelas setiap individu dan rumah tangga di desa-desa menjadi individu yang kaya. Hidupnya makmur, berkecukupan bahkan dapat berbagi menjadi pembayar zakat.
Perspektif Eksternal
Menaikkan taraf hidup dari miskin menjadi makmur (kaya) tentu memerlukan peran multipihak di luar pemerintahan. Komitmen global melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke satu “dunia tanpa kemiskinan” membuka ruang kepada peran mitra pembangunan.
Adanya keterlibatan mitra pembangunan menggambarkan bahwa pencapaian agenda pembangunan dunia tanpa kemiskinan juga mendapat supporting dari luar anggaran pemerintah.
Dalam kalangan pemerintah sebagian besar masih menempatkan diri sebagai operator pelaksana anggaran semata. Hanya fokus mengeksekusi pelaksanaan anggaran yang dialokasikan dalam APBN/APBD. Sebagai contoh Dinas Pendidikan fokus mengurus pendidikan di sekolah negeri yang anggarannya tersedia dalam APBN/APBD. Padahal penyelenggaraan pendidikan juga dilaksanakan oleh swasta yang membantu pemerintah dalam menyediakan pendidikan bagi warga negara yang tidak sekolah di sekolah negeri.
Semestinya jajaran pemerintah juga dapat mengoptimalkan dukungan mitra pemerintah untuk mengakselerasi capaian kinerja dalam berbagai sektor yang membantu tugas pemerintah.
Oleh karena itu, setiap OPD mesti dapat mengidentifikasi semua mitra pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah. Lebih-lebih dalam pengembangan model Desa Berdaya untuk pengentasan kemiskininan semua OPD perlu melakukan orkestrasi mitranya agar fokus dan bergotong royong menjawab berbagai isu yang dihadapinya.
Fokus bersama pemerintah dan mitra pemerintah dalam pengembangan Desa Berdaya yang digagas Gubernur Iqbal memerangi kemiskinan, kemiskinan yang merupakan ibu dari berbagai macam masalah dapat berubah menjadi kemakmuran.
Miskin menyusahkan; makmur menyenangkan; sehingga merubah yang menyusahkan menjadi menyenangkan akan menjadi tolok ukur keberhasilan Desa Berdaya.
Desa yang menyenangkan adalah desa yang masyarakatnya mudah sekolah, mudah berobat, mudah mencari kerja, mudah mendapat perlindungan dan pengamanan, mudah transportasinya dan berbagai macam kemudahan yang diperlukan untuk hidup bermartabat.
Itulah sesungguhnya Desa Berdaya yang makmur mendunia. Selamat Hari Ulang Tahun NTB tercinta, semoga hidup makmur yang menjadi cita-cita masyarakat NTB dapat diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. (r)
