Mataram (suarantb.com) – Komisi I DPRD DPRD NTB yang membidangi urusan pemerintahan tidak mempersoalkan terkait wacana Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal akan mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) dari luar NTB.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri menekankan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan pejabat Sekda NTB berasal dari mana. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kemampuan Sekda dalam menjalankan tugasnya membantu Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kami di Komisi I mendorong secepat mungkin. Seleksi ini sudah dibuka, artinya persoalan pansel Sekda ini kewenangannya gubernur. Yang kami dorong adalah sesuai kemampuan secara akademik, birokrasi, dan meritokrasi nya,” ujar Akri pada Rabu (17/12/2025).
Akri sekali lagi menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan kursi Sekda diisi oleh pejabat impor atau berasal dari luar pejabat Pemprov NTB. “Tidak masalah mau impor, eksternal atau internal, tidak masalah. Karena ini dibuka secara open bidding, ini kontes,” tegasnya.
Menurut Akri, esensi seleksi Sekda bukan pada latar belakang daerah, melainkan pada kualitas dan kapasitas kandidat dalam mengelola birokrasi. “Ini persoalan kualitas. Seperti yang saya sebutkan tadi, meritokrasi itu kualitas dalam dunia birokrasi,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa masuknya pejabat dari luar daerah akan memicu kecemburuan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di NTB. Justru, kata dia, sistem open bidding merupakan wujud keterbukaan dan profesionalisme dalam pengisian jabatan strategis.
“Ini namanya open bidding, keterbukaan. Meritokrasi itu bukan soal kepentingan atau intervensi, tapi keterbukaan bahwa ini yang terbaik untuk daerah. Mau dari luar, itu tidak masalah,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal buka suara terkait kriteria calon Sekda yang diinginkan, Iqbal tidak menyebutkan secara spesifik. Namun dia menegaskan bahwa posisi Sekda merupakan jabatan strategis yang berperan mengelola birokrasi dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif.
“Kalau Sekda kan sudah jelas, dia sebagai gubernur ke dalam. Itu akan mengelola birokrasi dan membantu membenahi tata kelola, itu sih,” jelasnya.
Mengenai potensi jabatan Sekda akan diambil dari pemerintah pusat ataupun dari daerah lain, ia menilai hal tersebut baru dapat terlihat setelah tahapan seleksi berjalan. Namun yang jelas kata Iqbal, semua pejabat yang memenuhi persyaratan dipersilahkan untuk mendaftar.
“Belum melihat pilihannya. Nanti dari hasil tes baru kelihatan. Yang daftar saja belum ada. Semua kita dorong,” ujarnya.
Lebih jauh, menurut mantan Jubir Kemenlu RI itu, secara administratif hampir seluruh pejabat eselon II di Pemprov NTB telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Sekda. Ia menilai proses seleksi nantinya akan menyaring kandidat terbaik yang dapat ditetapkan pada tahun depan. (ndi)
